7 Benteng Anies di Interpelasi dan Upaya Merawat Suara 2024
Upaya tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta membentengi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari hak interpelasi PDIP dan PSI terkait dengan kepentingan 2024 baik itu pencalonan presiden maupun perolehan suara partai politik.
Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta tidak menghadiri rapat paripurna terkait rencana interpelasi Formula E, yakni Fraksi Partai Gerindra, F-PKS, F-NasDem, F-Demokrat, F-Golkar, F-PAN, dan F-PKB-PPP, Selasa (28/9).
Rapat tersebut hanya dihadiri 32 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI. Dengan jumlah total anggota DPRD DKI Jakarta 106 orang, rapat ditunda karena tak kuorum.
"Izin sebelum kami putuskan, kami akhiri, kuorumnya di dalam forum ini juga tidak kuorum 50 plus 1, jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan diskors, tapi ditunda," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat di DPRD DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengakui Anies sempat makan malam dengan para pimpinan tujuh fraksi tersebut pada Kamis (26/8) malam. "Iya, ada disinggung isu Formula E," katanya, Jumat (27/8).
Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menilai sikap 7 Fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak untuk interpelasi Anies soal Formula E berkaitan dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ia mengatakan Jakarta adalah miniatur Indonesia. Di dalam konteks itu, ada kekuatan politik yang mendukung dan menentang Anies.
"Bagi kelompok yang menentang tentu terancam dengan kedudukan Anies ini, apalagi posisinya sebagai gubernur yang selama ini menjadi model bagi banyak elite politik. Apalagi Pak Jokowi berhasil jadi presiden ketika beliau pernah jadi Gubernur Jakarta," kata Asrinaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (30/9).
Ia mengatakan kelompok yang menentang itu berusaha untuk mendiskreditkan Anies. Salah satunya dengan melakukan interpelasi.
"Bagi kelompok yang mendukung tentu Anies ini harus dijaga dengan baik, karena 2022 dia tidak lagi menjabat, jadi sekarang ini kelompok-kelompok itu berusaha untuk tetap menjaga nama besar Anies sampai 2024," katanya.
"Kalau seandainya interpelasi itu berhasil, ini akan jadi catatan buruk di akhir pemerintahan Anies di DKI, dan itu bisa dikapitalisasi nanti menjadi sesuatu yang bisa merugikan Anies," ucapnya menambahkan.
Lebih lanjut, Asrinaldi tidak menampik bahwa beberapa partai yang membela Anies dari interpelasi telah memiliki jagoan untuk 2024, seperti Partai Golkar yang mendorong pencalonan Airlangga Hartanto dan Partai Demokrat yang menggadang-gadang Agus Harimurti Yudhoyono.
Namun, kata dia, politik masih cair dan Anies adalah salah satu tokoh yang memiliki potensi paling besar untuk dicalonkan.
"Potensi besar itu Anies. Bagi parpol kan tidak bisa memaksakan bahwa ketika kadernya dipaksa jadi capres, sementara elektabilitas rendah," katanya.
Halaman berikutnya...