Di Balik Buntu Penentuan Jadwal Pemilu 2024

Buntut rapat sebelumnya yang tak berujung kesepakatan bersama, pertemuan kembali digelar pada 5 Oktober lalu. Bertempat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, dihadiri KPU, Bawaslu, DKPP, Pimpinan dan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi II DPR RI, serta Dirjen Polpum Kemendagri. 

Dalam paparannya, baik KPU maupun Pemerintah tetap bersikukuh pada usulan masing masing. Sementara itu, sikap sembilan fraksi di Komisi II DPR juga terbelah.

Empat fraksi yakni PDI Perjuangan, PKB, PPP dan PKS memilih opsi 21 Februari 2024. Di pihak lain, Golkar, Nasdem, Gerindra, dan PAN setuju dengan usulan Pemerintah agar pemungutan suara pemilu digelar 15 Mei 2024. Hanya Fraksi Demokrat yang belum menentukan sikap.

PDI Perjuangan menjadi fraksi yang paling kencang mengutarakan pandangan berbeda dibanding usulan Pemerintah.

Kapoksi Fraksi PDIP Arif Wibowo mengatakan partainya tak masalah berseberangan dengan pemerintah ihwal jadwal Pemilu 2024. Ketum Megawati Soekarnoputri juga tak mempersoalkan (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

PDIP Tolak Usul Pemerintah

Menurut sumber CNNIndonesia.com, PDIP menolak pemungutan suara 15 Mei usulan pemerintah karena masa kampanye jadi bersamaan dengan Bulan Ramadan yaitu Maret-April 2024.

PDIP khawatir isu SARA marak dipakai untuk menyerang calon anggota legislatif nonmuslim yang jumlahnya hampir 30 persen dari total keseluruhan caleg.

"Kalau 15 Mei akan melewati Lebaran dan puasa, maka sangat high cost politik. Selain itu kami khawatir bulan Ramadan akan jadi kampanye Politisasi SARA yang akan menimbulkan konflik dan perpecahan di bawah." ungkap Kapoksi Fraksi PDIP Arif Wibowo saat dikonfirmasi.

Arif Wibowo juga menceritakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah memberi restu kepada fraksi PDIP untuk memperjuangkan opsi Pemilu 21 Februari 2024. Arif mengaku PDIP tidak masalah berbeda sikap dengan Pemerintah.

"Presiden perlu memahami kenapa kami memilih opsi 21 Februari. Kami tidak bisa serta merta mengikuti keinginan Presiden. Semua perlu dibicarakan, makanya saya usulkan agar Presiden mengumpulkan Ketua Ketua Umum Partai Koalisinya untuk musyawarah".

Fraksi PKB juga turut memilih opsi Pemilu digelar 21 Februari 2024. Wakil Ketua Komisi II dari PKB Lukman Hakim membeberkan alasan partainya hampir sama dengan kekhawatiran PDI Perjuangan, yakni potensi isu SARA marak dipakai.

"Menurut PKB juga akan mengurangi kekhusyukan orang beribadah dan berpotensi menjadi momentum perluasan politik identitas. Kalau itu terjadi maka yang dirugikan adalah keutuhan bangsa, kata Lukman.

Saat ditanya lobi yang dilakukan Pemerintah kepada PKB agar berubah sikap, Lukman Hakim mengaku mendengar ada upaya tersebut.

"Saya mendengar Pak Tito bersilaturahmi dengan Ketua Umum Cak Imin. Pak Tito menjelaskan pandangan Pemerintah dan tentu berupaya meyakinkan bahwa pandangan Pemerintah yang paling rasional."

Gerindra-Golkar Sejalan

Di sisi lain, Fraksi Golkar sebagai anggota Koalisi Jokowi telah menegaskan sikap mendukung usulan Pemerintah. Menurut Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, sikap resmi Golkar bahkan diputuskan dalam rapat pleno internal DPP Partai Beringin.

"Arahan Ketum Airlangga kami sepakat dengan Pemerintah bahwa Pemilu 15 Mei 2024. Tapi Golkar mengusulkan agar masa kampanye dilakukan selama tiga bulan."

Senada dengan Golkar, Fraksi Gerindra juga mendukung usulan Pemerintah. Kapoksi Gerindra Prasetyo Hadi mengaku telah mendapat arahan DPP Partainya untuk memilih tanggal 15 Mei 2024 sebagai hari pemungutan suara.

"Sikap kita jelas mendukung usulan Pemerintah sepanjang problem teknis yang menjadi beban penyelenggara bisa dicarikan jalan keluarnya."

Fraksi partai politik di Komisi II yang belum satu suara kian memperumit dinamika penentuan jadwal Pemilu 2024.

Kepastian waktu pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 akhirnya kembali ditunda dan akan dibahas pada masa sidang DPR berikutnya.