Kata LaNyalla soal Rencana Pembukaan Pengiriman PMI ke Taiwan

Pemerintah berencana membuka kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan seiring menurunnya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Hal ini disambut positif oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

LaNyalla menilai penempatan pekerja migran dapat menekan angka pengangguran akibat situasi pertumbuhan ekonomi yang belum berjalan maksimal disebabkan pandemi.

"Namun persiapan yang dilakukan harus matang. Terutama berkaitan dengan kesehatan para calon pekerja migran yang akan berangkat ke negara-negara penempatan. Karena para pekerja migran ini membawa nama Indonesia ke luar negeri," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Jumat (8/10/2021).

Untuk itu, LaNyalla meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk benar-benar memastikan penerapan protokol kesehatan yang dimulai dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPK-LN).

"Kemudian ajak pihak-pihak yang berkepentingan di otoritas Taiwan untuk melihat kesiapan prokes kita dan calon pekerja yang akan berangkat. Sebagai bukti keseriusan kita dalam persiapan sehingga diharapkan bisa menjadi pertimbangan agar penempatan pekerja migran ke Taiwan segera dibuka kembali dalam waktu dekat," jelasnya.

LaNyalla menambahkan Kemnaker juga harus terus memantau dan menindak tegas apabila ada P3MI/LPK-LN yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Selain itu, ia berharap pekerja migran yang dikirim memiliki kemampuan tinggi dan skill yang baik. Artinya, kualitas pekerja migran Indonesia sangat bagus, tidak hanya sehat secara jasmani tetapi mempunyai keterampilan mumpuni.

"Termasuk yang harus dikuasai oleh para pekerja migran Indonesia adalah bahasa asing, minimal Bahasa Inggris dan bahasa Taiwan," sambungnya.

Selain itu, LaNyalla pun mewanti Kemnaker untuk menekan angka penempatan migran ilegal yang diberangkatkan oleh para sindikat jika nantinya otoritas Taiwan sudah membuka kembali penempatan PMI

"Sudah menjadi rahasia umum adanya pekerja migran yang berangkat secara ilegal. Ini tindakan merugikan dan tidak bertanggung jawab. Kemnaker harus mempunyai strategi mengantisipasinya dengan penguatan bersama lembaga-lembaga terkait," pungkasnya.