Rekam Jejak 11 Anggota Timsel KPU Pilihan Jokowi

Presiden Joko Widodo menunjuk 11 orang anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Calon Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Sejumlah nama jadi sorotan publik.

Jokowi resmi membentuk tim itu pada 8 Oktober 2021. Timsel KPU-Bawaslu dipimpin oleh Juri Ardiantoro, Deputi IV Kepala Staf Presiden.

Mereka akan bekerja mempersiapkan seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu Periode 2022-2027. Pemilihan akan dilakukan sebelum masa jabatan Anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 habis pada 11 April 2022.

Tim tersebut terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Berikut CNNIndonesia.com rangkumkan rekam jejak anggota Timsel KPU-Bawaslu yang ditunjuk Jokowi:

1. Juri Ardiantoro

Juri Ardiantoro didapuk sebagai Ketua Timsel KPU-Bawaslu. Saat ini, ia menjabat sebagai Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP).

Dia juga menjabat sebagai Komisioner KPU pada periode 2012-2017. Pada 2016, ia dilantik menjadi Ketua KPU menggantikan Husni Kamil Malik yang meninggal dunia.

Juri pernah terlibat sebagai Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Ia pun masuk tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf saat menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi melawan Prabowo-Sandi.

Lihat Juga : PKS Kritik Eks Timses Jokowi Jadi Ketua Seleksi Anggota KPU

2. Chandra M. Hamzah

Chandra menjabat sebagai Wakil Ketua Timsel KPU-Bawaslu. Ia dikenal sebagai advokat dan aktivis antikorupsi.

Dia pernah menjabat sebagai Anggota Tim Persiapan Pembentukan Komisi Antikorupsi. Chandra pun duduk sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2007-2011.

Ia tercatat pernah meraih sejumlah penghargaan internasional. Pada 2010, Bank Dunia menganugerahkan penghargaan integritas kepada Chandra.

3. Bahtiar

Wakil Ketua Timsel KPU-Bawaslu Bahtiar berasal dari unsur pemerintah. Ia adalah Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Selama berkarier di pemerintahan, Bahtiar pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Kemendagri. Ia pun pernah menjadi Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur Kepulauan Riau pada Pilkada Serentak 2020.

4.Edward Omar Sharif Hiariej

Edward adalah salah satu wakil pemerintah dalam Timsel KPU-Bawaslu. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak 23 Desember 2020.

Eddy, sapaan akrabnya, dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Ia juga bertitel Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dia jadi sorotan publik saat menjadi saksi ahli dalam kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Eddy juga menjadi saksi ahli Jokowi-Ma'ruf pada sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

5.Abdul Ghaffar Rozin

Gus Rozin, panggilan akrabnya, adalah ulama muda Nahdlatul Ulama (NU). Ia menjabat Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), badan otonom NU yang mengurusi pondok pesantren.

Rozin juga pernah direkrut Jokowi menjadi Staf Presiden Bidang Keagamaan pada 2018. Namun, ia tidak melanjutkan tugas itu di periode kedua Jokowi.

Meski punya rekam jejak dekat dengan pemerintah, Rozin beberapa kali mengirim pesan kritis. Saat awal pandemi Covid-19, ia jadi salah satu tokoh yang paling lantang meminta perhatian pemerintah kepada pesantren.

Lihat Juga : Jokowi Bentuk Tim Seleksi Anggota KPU, Eks Timses Jadi Ketua

6. Airlangga Pribadi Kusman

Airlangga adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UGM. Ia banyak membahas soal demokrasi dan politik pada karya-karya ilmiahnya.

Lulusan Universitas Murdoch, Australia, itu tercatat pernah mengkaji peningkatan kualitas demokrasi pascaujaran kebencian di pilkada. Ia pun pernah meneliti soal gerakan masyarakat 212.

Pada catatan di situs resmi Unair, Airlangga menerbitkan karya ilmiah berjudul "Mengawasi 'Radikalisme': Pendekatan Kultural dan Kebijakan Illiberal Pasca Momen 212" pada 2020. Ia juga menerbitkan "Kuasa Oligarki dan Posisi Masyarakat Sipil" pada 2017.

7. I Dewa Gede Palguna

Palguna dikenal sebagai ahli konstitusi. Ia dua kali menjabat sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

Dia memulai perjalanannya di MK pada 2003-2008. Palguna pernah ditawari melanjutkan kariernya di MK pada periode berikutnya, tapi ia menolak.

Palguna kembali duduk di kursi hakim konstitusi pada 7 Januari 2015. Ia menuntaskan masa baktinya di MK pada 7 Januari 2020.

Ia juga dikenal sebagai akademisi di bidang konstitusi. Palguna mengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Lihat Juga : Deret Tim Seleksi KPU, Timses Jokowi Hingga Mantan Komisaris

8. Betti Alisjahbana

Betti dikenal sebagai ahli teknologi dan informasi. Lulusan arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) itu pernah menjabatDirektur IBM pada 2000-2007.

Ia pun dikenal sebagai aktivis antikorupsi. Betti pernah dipercaya menjadi Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2015-2019.

Ini bukan kali pertama Betti menjadi anggota Tim Seleksi KPU-Bawaslu. Betti menduduki jabatan yang sama pada seleksi Anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022.

9.Poengky Indarty

Poengky adalah aktivis pemerhati hak asasi manusia (HAM). Ia memulai kariernya di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya pada 1993.

Ia pernah bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Poengky pun menjadi salah satu pendiri LSM pemerhati HAM bernama Imparsial.

Saat ini, Poengky duduk di jabatan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ia terpilih dari unsur perwakilan masyarakat.

10. Hamdi Muluk

Hamdi adalah ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI). Ia punya minat khusus di bidang psikologi politik.

Ia pun pernah membuat sejumlah karya ilmiah tentang psikologi politik. Misalnya, artikel ilmiah berjudul "Pengaruh Sosialisasi Politik Keagamaan Terhadap Identifikasi dan Loyalitas Partai" yang terbit di Jurnal Psikologi Sosial pada 2013.

Hamdi juga pernah mengkaji fenomena psikologi yang berkaitan dengan pemilu. Ia menulis "Reaksi Publik terhadap Hasil Polling Pemilu" pada 2004.

11. Endang Sulastri

Endang pernah menjabat Komisioner KPU pada 2007-2012. Ia dikenal sebagai pemerhati pemilu dan demokrasi hingga saat ini.

Selain itu, Endang juga berstatus Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dia pun mengajar di Program Studi Ilmu Politik di kampus itu.

Beberapa penelitian Endang berkaitan dengan kepemiluan. Misalnya, "Pertarungan Perempuan dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik di DKI Jakarta" yang terbit di Jurnal Ketahanam Nasional pada 2020.

Lihat Juga : PKB dan Nasdem Respons Tito Minta Undur Pemilu 2024