Blusukan ala Ma'ruf: Dengar Mama Papua, Berikan Uang Kemudian

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar blusukan di Papua Barat dengan menyapa para pedagang buah pinang dan alpukat di sekitar kompleks perkantoran Provinsi Papua Barat. Usai mendengarkan aspirasi warga, ia tak lupa memberikan 'selipan'.

Hal itu dilakukan di sela lawatan kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua Barat, pada Kamis (14/10).

Ma'ruf terlihat menyempatkan berbincang dengan salah satu pedagang yang berjualan buah Pinang yang bernama Popi Masoka. Nama terakhir pun meminta agar dibuatkan bangunan yang layak agar nyaman dalam berjualan.

"Aspirasi kami mama-mama Papua pertama sekiranya bapak ada kebijakan buat kami dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kabupaten membangun pondok jualan," harap Popi, dalam video yang diterbitkan Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (14/10).

"Tidak elite dan tak permanen, yang penting kami bisa duduk selayaknya kami sebagai mama-mama jualan [buah] pinang," tambahnya.

Ma'ruf tampak mengapresiasi aspirasi yang diutarakan pedagang tersebut. "Terima kasih untuk mama-mama semua," kata dia.

Setelah itu, Ma'ruf tampak mengeluarkan sejumlah uang yang bernominal Rp100 ribu dan menyodorkannya kepada Popi. "Ini Mama, ini Mama, bagi-bagi ya," kata dia, yang merupakan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Menerima uang itu, Popi lantas mengucapkan terima kasih kepada Ma'ruf.

"Bapak semuanya, saya ucapkan terima kasih, uangnya saya terima dari Bapak Wakil Presiden," tutur Popi sambil menerima uang pemberian Ma'ruf.

Kemiskinan Ekstrem

Diketahui, Ma'ruf tengah melakukan kunjungan kerja menuju Manokwari Papua Barat dan Jayapura Papua pada Kamis (14/10) hingga Jumat (15/10). Hal itu merupakan bagian dari rangkaian lawatan ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021.

Kunjungan kerjanya ke Bumi Cendrawasih ini merupakan yang pertama kalinya sejak dilantik sebagai Wapres pada 2019.

Dalam kunker itu, Ma'ruf Amin memimpin rapat yang diikuti Gubernur Papua Barat dan lima Bupati untuk membahas 39.357 penduduk miskin ekstrem dari total 12.440 rumah tangga miskin ekstrem di wilayah itu, Kamis (14/10).

Wapres menyebut kelima daerah itu antara lain Kabupaten Teluk Wondama (tingkat kemiskinan ekstrem 24,08 persen), Teluk Bintuni (21,05 persen), Tambrauw (22,40 persen), Maybrat (22,89 persen), dan Kabupaten Manokwari Selatan (20,97 persen).

"Penetapan lima daerah itu bukan saja didasari kriteria presentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut," ujar di, usai pertemuan terbatas di Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (14/10).

Dikatakan Wapres, anggaran bukanlah isu utama faktor kemiskinan, karena sesungguhnya anggaran kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah cukup besar.

"Tantangan terbesar saat ini adalah membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," katanya.

Konvergensi yang dimaksudnya adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.