DPR Fraksi PDIP Sebut Pemekaran Papua Hanya Devide et Impera

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon mengkritik rencana pemerintah terkait pemekaran wilayah di Papua. Menurut Effendi, strategi itu tak lagi relevan dan hanya sebagai bentuk politik pecah belah atau devide et impera.

"Kalau kita secara psikologis sekarang hanya model yang sama yang kita lakukan membelah mereka menjadi 6-7 wilayah. Saya kira itu sudah ketinggalan zaman model gitu. Hanya membuat devide et impera," kata Effendi dalam diskusi di kompleks parlemen, Kamis (23/9).

Lihat Juga : ANALISIS Pemekaran Papua Selatan Hanya Obat Sementara yang Tak Manjur

Dia menilai Papua tak bisa disamakan dengan wilayah Indonesia lain. Menurut Effendi, integrasi Papua sebagai bagian dari Indonesia tak bisa dilepaskan dari sejarah bahwa wilayah itu bergabung lewat referendum.

Di sisi lain, Effendi menilai pemerintah selama ini tak serius melakukan pembangunan di Papua. Soal PON misalnya, dia menuding bahwa tak ada gedung olahraga di Papua untuk PON yang berkualitas.

"Terbukti dari infrastruktur dan gedung-gedung bangunan PON itu sendiri, hampir enggak ada saya lihat yang bermutu. Say sorry lah," kata dia.

Effendi sempat mengusulkan agar pemerintah mendirikan kementerian khusus Papua yang berada langsung di bawah presiden.

Lihat Juga : Papua Selatan Dinilai Cara Pusat Kurangi Kontrol Lukas Enembe

Dia berkata, pendirian kementerian khusus di bawah presiden penting karena persoalan Papua selama ini terlalu kompleks. Ia menilai lembaga yang mengurusi Papua tak bisa lagi berada di bawah Menko Polhukam seperti dilakukan saat ini.

"Saya pernah mengusulkan di DPR itu agar jangan ditempatkan sebagai desk Papua di bawah Menko Polhukam. Harusnya dia punya kementerian sendiri, kementerian Papua. Dan dipimpin oleh orang Papua, dan langsung di bawah presiden," kata Effendi.

"Persoalannya jelas kok. Ada masalah ketidakadilan. Ketimpangan sosial. Ada masalah ketimpangan ekonomi. Ada masalah agama," tambahnya.

Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui pemekaran wilayah Provinsi Papua Selatan. Provinsi itu disebut akan terdiri dari empat kabupaten.

Lihat Juga : Aktivis Papua Curigai Dugaan Pasal Siluman di UU Otsus

Papua Selatan akan terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Dia berkata Merauke akan jadi ibu kota provinsi tersebut.

"Di Papua, harus ada percepatan pembangunan. Merauke sudah bisa dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan walaupun hanya ada empat Kabupaten karena adanya kekhususan buat Papua," kata Mendagri Tito Karnavian, Minggu (12/9).