Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi dengan jumlah positivity rate alias rasio kasus warga terpapar virus corona (Covid-19) harian paling tertinggi di Indonesia dalam sepekan terakhir.
Berdasarkan data milik Kemenkes yang dapat diakses melalui laman https://vaksin.kemkes.go.id/#/scprovinsi, terlihat positivity rate Kaltara mencapai 2,49 persen dengan 7.779 warga yang diperiksa dalam sepekan ke belakang.
Selanjutnya, provinsi kedua yang menduduki posisi tertinggi kedua positivity rate di Indonesia adalah Kalimantan Barat dengan 1,79 persen. Dilanjutkan Kepulauan Bangka Belitung dengan positivity rate sebesar 1,69 persen. Adapun, tingkat positivity rate secara nasional dalam sepekan terakhir berada di rata-rata 0,56 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan ambang batas minimal angka positivity rate kurang dari 5 persen. Sehingga, apabila positivity rate suatu daerah semakin tinggi, maka kondisi pandemi di daerah tersebut memburuk sehingga perlu ditingkatkan kapasitas pemeriksaan covid-19 nya.
Sebagai informasi, cara menghitung positivity rate mingguan adalah dengan merata-rata hasil dari jumlah warga yang terkonfirmasi positif covid-19, kemudian dibagi dengan jumlah capaian testing dan dikalikan 100 persen.
Variabel testing Covid-19 di Indonesia terkini dihitung dari hasil pemeriksaan menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) alias tes swab, tes cepat molekuler (TCM), dan rapid test antigen.
Lebih lanjut, Kemenkes juga mencatat tiga provinsi lainnya dengan positivity rate terendah yakni Maluku (0,06 persen), Papua Barat (0,11 persen), dan Sulawesi Tenggara (0,17 persen).
Baru-baru ini, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman ikut menyoroti positivity rate dengan angka kecil yang terjadi di daerah-daerah luar jawa. Menurut Dicky, rendahnya positivity rate dipengaruhi jumlah testing yang dilakukan tidak ideal, sehingga warga yang terdeteksi juga tidak maksimal.
Untuk itu, Dicky meminta pemerintah agar terus memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara bertahap di Indonesia. Perpanjangan itu bahkan menurutnya harus dilakukan selama label pandemi pada virus corona belum dicabut secara global.
(khr/kid)