RUU IKN: Kendali Ibu Kota Baru di Kaltim Terpusat ke Presiden

CNN Indonesia
Selasa, 19 Oct 2021 16:03 WIB
Ibu Kota baru di Kalimantan Timur tidak dipimpin oleh suatu kepala daerah melainkan suatu lembaga yang disebut Otorita IKN. Ibu kota baru di Kalimatan Timur. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak dipimpin oleh suatu kepala daerah melainkan suatu lembaga yang disebut Otorita IKN.

Otorita IKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN.

Hal itu sesuai dengan Pasal 8 draf RUU IKN yang berbunyi: Pemerintahan Khusus IKN [...] diselenggarakan oleh Otorita IKN.


Sumber CNNIndonesia.com di DPR telah mengonfirmasi draf RUU IKN tersebut.

Sesuai penjelasan pasal 8, Otorita IKN memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan fungsi sebagaimana pemerintahan daerah dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-undang ini, termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaannya.

Aturan tersebut juga mengatur ihwal kewenangan pemerintahan khusus IKN, dalam hal ini Otorita IKN, mencakup seluruh urusan pemerintahan, kecuali urusan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Otorita IKN bakal dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam aturan tersebut, mereka bisa menjabat selama lima tahun dan dapat diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Merujuk Pasal 9 ayat (1) draf RUU tersebut, baik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk langsung oleh Presiden. Namun, Presiden juga dapat memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Artinya, mekanisme pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilihan umum di IKN hanya meliputi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif anggota DPR serta DPD.

"Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, IKN [...] hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia," demikian bunyi pasal 13 ayat (1) tersebut.

Hal ini berbeda dengan DKI Jakarta, yang saat ini masih berstatus sebagai Ibu Kota RI. Selama ini, Jakarta sebagai Ibu Kota masih menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk posisi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta masih melaksanakan pemilihan legislatif untuk tingkat provinsi atau DPRD.

Selain itu, Presiden juga tidak bisa langsung memberhentikan Gubernur DKI Jakarta. Merujuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberhentian seorang gubernur harus melalui proses di DPRD.

Konsep Otorita IKN di Kaltim ini serupa dengan negara tetangga Malaysia. Diketahui, Malaysia memindahkan pusat administrasi atau pemerintahan federal dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1995.

Putrajaya resmi berdiri pada 19 Oktober 1995 atau tepat 26 tahun silam. Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad sepakat memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya karena masalah kemacetan.

Saat ini, Putrajaya juga dikenal sebagai ibu kota kedua Malaysia. Putrajaya juga tidak dipimpin oleh seorang kepala daerah, melainkan Perbadanan Putrajaya yang dipimpin oleh Presiden Datuk Muhammad Azmi Bin Mohd Zain.

Bursa Kepala Otorita

Januari 2020, jauh sebelum draf RUU IKN muncul ke publik, Presiden Jokowi sempat menyatakan keinginannya agar kepala Otorita IKN berasal dari kalangan muda dan 'kelas berat'.

Jokowi kemudian membuat sejumlah kriteria untuk posisi kepala Otorita IKN itu. Di antaranya, kepala Otorita harus mengerti masalah keuangan dan mengerti soal urban planning atau tata kota.

Menurut Jokowi, syarat ini harus dipenuhi karena pemerintah ingin membangun ibu kota baru dengan serba modern, inovatif, serta ramah lingkungan.

Beberapa bulan setelah itu, tepatnya Maret 2020, Jokowi kembali buka suara soal kepala Otorita IKN. Ia bahkan mengaku sudah mengantongi empat nama sebagai kandidat kepala Otorita IKN.

Dari empat nama itu, salah satu yang muncul ialah nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Untuk badan otorita ibu kota negara memang kami akan segera tanda tangan peraturan presiden, di mana nanti ada CEO-nya (pemimpin). Kandidatnya ada, namanya banyak. Satu, pak Bambrodj (Bambang Brodjonegoro). Dua, pak Ahok. tiga, pak Tumiyono. Empat, pak Azwar Anas," ujarnya di Istana Negara, Senin (2/3).

Kemunculan nama Ahok sontak mendapat beragam reaksi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta agar Jokowi tidak membuat gaduh dengan melempar empat nama calon Kepala Otorita IKN ke publik.

(dmi/DAL)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER