PKB Tolak Syarat PCR Naik Pesawat, Sorot Kepentingan Bisnis

CNN Indonesia
Jumat, 22 Oct 2021 10:13 WIB
PKB mengingatkan pemerintah menjaga diri dari anggapan membela kepentingan bisnis dalam syarat tes PCR untuk penumpang pesawat. Penumpang pesawat di Indonesia diwajibkan melakukan tes PCR sebelum melakukan perjalanan. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfah, menolak syarat baru naik pesawat dari pemerintah di era PPKM terbaru mulai 19 Oktober. Syarat baru ini mewajibkan penumpang pesawat udara menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR.

Ia pun mengingatkan agar syarat baru tersebut jangan sampai dipersepsikan publik bahwa pemerintah berpihak pada kepentingan bisnis PCR yang tengah tumbuh saat ini.

"Kami tidak ingin aturan baru wajib tes PCR ini dipersepsikan publik sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada penyelenggara tes-tes PCR yang saat ini memang tumbuh di lapangan. Jangan sampai unsur kepentingan bisnis mengemuka dalam urusan PCR untuk penumpang pesawat ini," kata Neng Eem kepada wartawan, Jumat (22/10).p


Ia menilai, kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru, seiring dengan penurunan kasus Covid-19 saat ini. Syarat PCR ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Neng Eem juga berkata, pembatasan ketat selama pandemi Covid-19 yang terjadi sebelumnya telah memukul industri penerbangan global, termasuk di Indonesia.

Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari langkah banyak maskapai di Indonesia yang merumahkan karyawannya karena terus mengalami kerugian dan upaya restrukturisasi utang maskapai Garuda yang terhambat karena aktivitas penerbangan yang minim selama pandemi Covid-19.

"Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mencatat industri penerbangan global mengalami kerugian Rp2.867 triliun selama satu setengah terakhir. Nilai kerugian tersebut setara dengan sembilan tahun pendapatan kolektif industri penerbangan global," ucap Neng Eem.

Penurunan kasus Covid-19, lanjutnya, seharusnya menjadi momentum kebangkitan industri penerbangan di Indonesia.

Pemerintah mewajibkan penumpang pesawat untuk penerbangan dari atau menuju bandara di Pulau Jawa dan Pulau Bali menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif covid tes RT-PCR.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19.

Aturan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR ini juga berlaku bagi penerbangan antar kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan daerah yang menerapkan PPKM level 4 dan 3.

Hal ini berarti daerah di luar Pulau Jawa dan Bali yang masuk kategori PPKM level 4 dan 3 juga wajib menunjukkan tes RT-PCR. Sementara, seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Bali yang masuk kategori PPKM level 4-1 wajib menunjukkan tes RT-PCR.

"Sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan," bunyi aturan tersebut, dikutip Jumat (22/10).

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan aturan itu dibuat lantaran kapasitas pesawat bisa terisi penuh, sehingga tidak ada jaga jarak.

"Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa-Bali dan non Jawa-Bali di level 3 dan 4 ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau seat distancing dengan kapasitas penuh," kata Wiku

Sementara Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut perubahan ini tidak serta merta langsung berlaku. Kementerian Perhubungan selaku kementerian teknis yang berkoordinasi dengan otoritas bandara tetap merujuk pada Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Saat ini, Kemenhub masih berkoordinasi dengan Satgas untuk menerbitkan SE baru. Bersamaan dengan itu, syarat perjalanan bagi penumpang pesawat udara masih merujuk pada SE tersebut.

(mts/wis)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER