Hasto: 53 Orang Daftar Beasiswa untuk Bandingkan Era Jokowi dan SBY

CNN Indonesia
Selasa, 26 Oct 2021 11:54 WIB
Hingga Senin (25/10), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sudah ada 53 orang yang mendaftar untuk beasiswa kajian perbandingan kinerja Presiden Jokowi dan SBY. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sudah ada 53 orang yang mendaftar untuk beasiswa kajian perbandingan kinerja Presiden Jokowi dan SBY. Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino
Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa jumlah orang yang mendaftarkan diri untuk menerima beasiswa kajian akademis perbandingan kinerja antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mencapai 53 orang.

Menurutnya, sebagian besar pendaftar sedang mengambil program studi S2 dan S3 di sejumlah perguruan tinggi ternama, baik di dalam dan luar negeri.


"Peminatnya sangat banyak, mencapai 53 orang. Sebagian besar mengambil program S2 dan S3 dan berasal dari kalangan perguruan tinggi ternama. Ada dari Universitas Indonesia, UGM, Universitas Airlangga, UIN Banda Aceh, hingga dari Oslo University, Manila University, Universiti Sains Malaysia," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (25/10).

Ia menerangkan beasiswa yang ditawarkan untuk kajian akademis perbandingan kinerja antara Jokowi dan Presiden SBY mencakup ilmu pemerintahan, politik, kebijakan publik, kepemimpinan, psikologi, manajemen, hingga kelembagaan organisasi pemerintahan.

Menurut Hasto, seluruh penelitian penting untuk dilakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan politik bangsa tentang proses menjadi pemimpin, kapasitas pemimpin, prestasi pemimpin, tanggung jawab, serta warisan seorang presiden.

"Apakah kepemimpinan seorang presiden benar-benar untuk bangsa dan negara atau hanya untuk kepentingan popularitas semata," ujarnya.

Hasto melanjutkan, hasil kajian terkait kualitas pemilu selama kepemimpinan seorang presiden juga penting untuk dilakukan. Menurutnya, keberhasilan sebuah partai politik mengalami kenaikan suara sebesar 300 persen di Pemilu 2009 yang berlangsung dalam era demokrasi dengan kompetisi ketat penting untuk dipertanyakan dalam penelitian itu nantinya.

"Penelitian ini menarik. Apakah hal tersebut sebagai hasil kerja organisasi atau campur tangan kekuasaan," ujar Hasto.

Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani melayangkan kritik kepada pemerintahan Jokowi. Kamhar menilai selama ini Jokowi terlalu banyak menggelar rapat, bahkan bisa empat sampai lima kali dalam sepekan.

Sementara mengutip pidato mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Kamhar menyebut pengambilan keputusan di masa SBY dilakukan lebih ringkas, terarah, dan cepat. JK diketahui pernah menjadi wapres di era Kepresidenan SBY (2004-2009) dan Jokowi (2014-2019).

Kamhar pun menyentil balik Hasto karena dianggap tidak menyadari fakta sebelum era pemerintahan Jokowi. Bukan hanya salah alamat, Kamhar menilai kritik PDIP bisa jadi ditujukan jauh sebelum SBY.

"Karenanya mengutip dan memodifikasi yang lagi viral dan kekinian di media sosial 'Hei Hasto, Bangun, ko tidor terlalu miring, bangun. Nanti ko pe otak juga ikutan miring'," kata Kamhar kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/10).

Merespons saling lempar 'tudingan' tersebut, Hasto menawarkan beasiswa bagi yang ingin melakukan kajian akademis untuk membandingkan kinerja Jokowi dan SBY. Sebagai informasi, Jokowi yang kini memasuki periode kedua kepresidenan adalah kader dari PDIP.

Menurut Hasto, kajian akademis perlu dilakukan agar nantinya perbandingan kinerja antara SBY dan Jokowi menjadi objektif dan tidak saling klaim saja.

"Sebenarnya yang paling objektif kalau dilakukan kajian akademis, dengan menggunakan mix methode," jelasnya kepada wartawan di Kantor PDIP Perjuangan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10).

Dari segi kuantitatif, menurutnya bisa dilakukan dengan cara membandingkan pembangunan infrastruktur yang terjadi di dua kepemimpinan presiden tersebut.

"Bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini saja. Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itu kan bisa dilakukan penelitian yang objektif," tuturnya.

Catatan Redaksi: Berita ini mengalami perubahan judul dari sebelumnya '53 Orang Daftar Beasiswa PDIP untuk Bandingkan Era Jokowi dan SBY' setelah pihak redaksi mendapat klarifikasi bahwa beasiswa tersebut bersumber dari pribadi Hasto, bukan PDIP.

(mts/kid)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER