Mahfud Respons Jokowi Mania: Syarat PCR Hasil Sidang Kabinet

CNN Indonesia

Rabu, 27 Okt 2021 11:56 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Inmendagri berkaitan syarat PCR tidak dibuat sepihak kementerian, melainkan sidang kabinet. — Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok. Humas Polhukam)

Jakarta, CNN Indonesia --

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak membuat instruksi mengenai pemberlakuan tes PCR sebagai syarat penumpang pesawat rute Jawa-Bali atas kemauan sendiri, Keputusan tersebut, tegas Mahfud, berdasarkan hasil sidang kabinet.

Hal ini Mahfud sampaikan guna menanggapi gugatan Relawan Jokowi Mania (Joman) atas Instruksi Mendagri (Inmemdagri) Nomor 36, 47, dan 53 Tahun 2021 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Mendagri membuat itu bukan semau-maunya sendiri tapi atas perintah sidang kabinet," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (26/10) petang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menekankan, Instruksi Mendagri itu diterbitkan berdasarkan sidang kabinet dengan tujuan keadaan pandemi Covid-19 yang landai tetap terjaga.

Lihat Juga :

Tes PCR Digugat Relawan Jokowi, Pemerintah Resah Gelombang 3

"Yang bisa saya tegaskan, Inmendagri itu dirilis oleh Mendagri berdasar keputusan sidang kabinet untuk tetap menjaga agar pelandaian Covid-19 terjaga," tutur Mahfud.

Adapun mengenai keabsahan gugatan Joman ke PTUN, mengingat objek gugatan berupa Inmendagri, Mahfud enggan berkomentar. Menurutnya, benar atau tidaknya gugatan itu menjadi ranah pengadilan.

"Soal benar atau tidaknya gugatan ke PTUN itu biar PTUN yang memutus," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, relawan Jokowi Mania menggugat aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat rute Jawa-Bali ke PTUN Jakarta pada Selasa (27/10).

Barisan relawan ini menggugat Instruksi Mendagri Nomor 36, 47, dan 53 Tahun 2021. Menurut Joman, aturan-aturan itu bertentangan dengan UUD 1945 pasal 23 ayat A. Pasal itu menyebut aturan tentang pajak dan pungutan harus diatur dalam undang-undang, bukan instruksi menteri.

"Ini jelas sekali melanggar UU. Nah kita enggak tahu ini maksudnya PCR ini karena aspek medis atau aspek bisnis?" ucap Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer di PTUN Jakarta, Selasa (26/10).