Demo Buruh Sindir Jokowi Sudah Lupa Rakyat

Massa aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menilai pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak pernah benar-benar peduli terhadap masyarakat.

"Kami menyimpulkan bahwa rezim hari ini hanya butuh suara rakyat ketika Pemilu saja. Ketika ingin meraih kursi kekuasaan. Setelah itu rakyat dilupakan, itulah kondisi kita saat ini," jelas Juru Bicara Gebrak Nining Elitos kepada wartawan di sela-sela aksi, kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (28/10).

Nining mengatakan, penilaian tersebut didasarkan oleh tindak-tanduk pemerintah selam ini yang kerap mengenyampingkan peran serta masyarakat.

Dalam hal pembuatan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) misalnya, ia mengungkapkan, kelompok serikat buruh hanya diundang oleh pemerintah ketika rancangan UU tersebut ingin diserahkan kepada DPR.

Sementara dalam proses pembuatan UU Ciptaker sendiri ia mengaku pihaknya tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah.

Lihat Juga : Massa Aksi Tuntut Jokowi Mundur Bertahan di Tengah Hujan

Padahal menurut Nining, jika merujuk aturan dalam UU Nomor 12/2011 tentang peraturan perundangan-undangan, pelibatan partisipasi publik menjadi syarat utama dalam proses pembuatan UU.

"Faktanya, saya sendiri dari organisasi serikat buruh untuk mendapatkan draf itu tidak mudah. Kami mendapatkan ketika sudah diserahkan kepada DPR," ujarnya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

"Seharusnya kalau pemerintah mau mendengarkan suara rakyat sebelum dibuat konsepnya, rakyat itu sudah diminta pendapat dan masukannya, ini kan tidak," imbuhnya.

Rampas Hak Pekerja

Selain itu, rezim Jokowi-Ma'ruf disebut tidak berperan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengusaha yang merampas hak-hak para pekerja. Menurutnya, tindakan pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja saat pandemi berlangsung menjadi momentum bagi pengusaha untuk melakukan PHK secara sepihak.

"[Seharusnya ada peran pemerintah] agar pengusaha tidak mengambil momentum pandemi ini menjadi alasan untuk merampas hak-hak para pekerja untuk mem-PHK para pekerja dan itu dibiarkan saja," tutur Nining.

Nining menilai alih-alih mencari solusi terkait persoalan kaum buruh yang semakin banyak di PHK ketika pandemi, pemerintah justru memaksa pengesahan UU Cipta Kerja.

"Tapi [justru] memaksa diri mensahkan UU Cipta Kerja yang sejak dari awal tidak dikehendaki oleh rakyat," tambah Nining.

Lebih jauh, ia mengatakan rezim Jokowi-Ma'ruf merupakan sebuah kebohongan belaka.

"Pemangsaan terhadap hak-hak buruh semakin nyata hari ini. Kesulitan mencari lapangan kerja itu terwujud hari ini," ucapnya.

Sebelumnya, Nining mengatakan jumlah massa aksi yang tergabung dalam Gebrak sekitar 1.000 orang. Sementara, dari kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sekitar 200 orang. Sementara itu, sebanyak 1.955 aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP DKI Jakarta mengawal jalannya aksi ini.

Lihat Juga : 13 Tuntutan Demo Buruh-Mahasiswa di Istana, Jokowi Dicap Gagal