Musyawarah Luar Biasa Hanura Sulsel Ricuh, Berakhir Tanpa Keputusan

Musyawarah Luar Biasa Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sulawesi Selatan yang digelar pada Kamis (28/10), berakhir tanpa ada keputusan. Pemilihan calon Ketua Partai Hanura Sulsel batal dilaksanakan karena terjadi kericuhan.

Kericuhan dipicu karena calon ketua Partai Hanura yang ditolak pendaftarannya oleh pimpinan sidang Musdalub sehingga terjadi perdebatan di dalam forum hingga agenda sidang pemilihan ketua pun batal digelar.

Ketua DPC Partai Hanura Makassar, Muh Yunus HJ mengatakan pada awalnya sidang berjalan dengan lancar. Namun setelah memasuki agenda pemilihan Ketua DPD Sulsel terjadi kericuhan.

"Ada kericuhan sedikit saat Musdalub. Awalnya berjalan lancar nanti tiba pada saat pencalonan itu ketua DPD Sulsel timbullah kericuhan," kata Yunus, Jumat (29/10).

Yunus menerangkan, para peserta sidang saat itu mempertanyakan persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Hanura Sulsel. Dia mengatakan calon ketua minimal mengantongi dukungan 30 persen atau 7 DPC dari 24 DPC yang ada.

"Tapi pimpinan sidang tidak memperlihatkan surat dukungan ini, mungkin karena lama peserta menunggu akhirnya di situlah mulai timbul kericuhan itu," katanya.

Kemudian, kata Yunus, peserta juga meminta kepada pimpinan sidang untuk tidak hanya menghadirkan calon ketua dari internal saja, namun harus juga dihadirkan calon ketua dari eksternal.

"Tapi informasi dari DPC Maros bahwa calon eksternal sempat mendaftar dan diterima pendaftarannya tapi dalam musyawarah ditolak. Inilah cikal bakal timbulnya kericuhan," ungkapnya.

Kandidat calon Ketua DPD Hanura Sulsel dari eksternal ini ditolak oleh pimpinan sidang. Belakangan diketahui kandidat ini memiliki dukungan yang dianggap sesuai dengan persyaratan untuk mencalonkan diri.

"Karena kalau hanya musyawarah dengan satu calon kita minta saja DPP diskresi saja atau diputuskan saja oleh pusat. Ternyata calon dari eksternal ini punya dukungan sebanyak 18 DPC, itu sah tapi ditolak pada saat pendaftaran," katanya.

Pimpinan dan segala perangkat sidang pun kemudian dievakuasi ke luar ruangan sehingga Musdalub Partai Hanura Sulsel ditutup tanpa ada keputusan.

"Musdalub ini ditutup tanpa ada keputusan dan diserahkan ke pimpinan pusat," katanya.

Cacat Prosedur

Sekretaris DPC Hanura Palopo Andi Irsal menduga Mudaslub ini cacat prosedur lantaran panitia sengaja menambah satu pasal dalam tata tertib yang bertentangan dengan peraturan organisasi (PO).

Yakni, Pasal 19 poin 7 Tatib Musdalub yang menyebutkan bahwa calon harus pernah menjadi pengurus partai Hanura paling sedikit selama 2 tahun.

"Padahal dalam PO, tidak ada diatur itu. Bahkan dalam PO, ada ruang diberikan kepada figur eksternal, dengan catatan harus ada rekomendasi dari DPP," kata Andi Irsal, Minggu (31/10).

Ia menjelaskan yang diatur di dalam PO salah satunya adalah syarat dukungan 30 persen dari jumlah DPC dan mendapatkan rekomendasi dari DPP, baik itu kader maupun non-kader.

"Panitia Musdalub diduga mengakal-akali tatib, agar calon eksternal tidak dapat mencalonkan, karena adanya poin ke-7 yang dimaksudkan tadi," ungkapnya.

"Syarat harus 30 persen dari 24 DPC. Sementara calon eksternal sudah lebih dari 30 persen, karena sudah dapat 15 dukungan. Sedangkan Wahyudin M Nur, yang lolos jadi calon tunggal, tidak cukup 30 persen dukungan, karena baru dapat 7 dukungan DPC," terangnya.

Dalam Musdalub Partai Hanura Sulsel ini terdapat dua calon, salah satu calon merupakan non kader yakni, Kolonel (Purn) TNI Amsal Sampetondok. Dia telah mendapatkan dukungan sebanyak 15 DPC dari 24 DPC yang ada.

Pensiunan TNI sekaligus pengusaha hotel ini, kata Andi Irsal memang bukan kader Partai Hanura.

"Karena Musdalub ini cacat prosedur, maka kami bersama 15 DPC Hanura se Sulsel, akan berangkat ke Jakarta, dengan membawa dukungan ke DPP. Oleh DPP nantinya bisa mempertimbangkan dan peluang dilakukan Musdalub ulang," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Musdalub Hanura Sulsel, yang dikonfirmasi via whatsapp pribadinya, belum memberikan tanggapannya.