Dugaan Menteri di Bisnis PCR, Pakar Desak Subsidi Pemerintah

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tes PCR Covid-19 tidak etis.

Dugaan itu, jika terbukti kebenarannya, juga dianggap penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Kepemilikan saham Luhut di PT GSI terbilang kecil yakni 10 persen. Namun Trubus menyebut kepemilikan saham sejumlah menteri dalam perusahaan penyedia jasa tes Covid-19 di Indonesia tersebut jelas menunjukkan ada keuntungan yang didapat di masa pandemi. 

"Apa yang dilakukan itu melanggar etika negara. Karena apa, pejabat publik yang juga penyelenggara negara itu penuh konflik kepentingan di situ. Keberadaan saham di PT GSI jelas menunjukkan abuse of power," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (2/11).

Menurut Trubus para menteri terkait bisnis PCR harusnya memberikan transparansi terkait besaran harga tes Covid-19 PCR di Indonesia.

Lihat Juga : Luhut Diduga Ikut Bisnis Tes PCR di PT GSI, Jubir Klarifikasi

"Pak Luhut dan beberapa menteri lainnya harus bertanggung jawab memberikan transparansi naik turunnya harga PCR dan keuntungannya," ujar Trubus.

Selain itu, bentuk pertanggungjawaban yang mesti dilakukan Luhut juga termasuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Marves. Hal itu diperlukan jika Presiden Jokowi ingin memperbaiki citra pemerintahan di mata publik.

"Bentuk pertanggungjawabannya apa? Karena dia seorang menteri ya kalau enggak dicopot oleh Presiden Jokowi ya mengundurkan diri," kata Trubus.

Lihat Juga : Dugaan Menteri Jokowi di Bisnis PCR Bisa Picu Konflik Kepentingan

Dihubungi secara terpisah, Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menyebut pemerintah semestinya tak mematok tarif tes Covid-19 PCR di Indonesia. Tes Covid-19 di masa pandemi ini idealnya gratis dan tidak dibuat sebagai ajang bisnis.

Namun tes Covid-19 PCR ini juga mesti selektif hanya dilakukan kepada orang yang memerlukan pemeriksaan, bukan untuk orang yang hendak bepergian.

"Harusnya PCR disubsidi negara, kalau bisa gratis, khusus keperluan untuk surveilans, jadi warga mendapat perlindungan," katanya.

Sebelumnya Nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dituding ikut berbisnis tes PCR sejak awal pandemi Covid-19.

Keterlibatan Luhut disebut bermula saat pendirian PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) untuk bisnis tes PCR. PT GSI sendiri merupakan perusahaan penyedia tes Covid-19 di Indonesia yang didirikan oleh Luhut dan 8 pemegang saham lainnya.

Jubir Luhut, Jodi Mahardi mengklarifikasi bahwa Luhut hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi dengan mendirikan PT GSI.

Lihat Juga : PPP Desak Bongkar Dugaan Keterlibatan Menteri di Bisnis PCR