Ngabalin Bela Luhut soal Bisnis Tes PCR: Fitnah dari Orang Iri

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membela Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir soal dugaan keterlibatan dalam bisnis tes PCR.

Ngabalin mengklaim dugaan itu tidak benar. Ia menyebut dugaan-dugaan itu fitnah terhadap Luhut dan Erick.

"Saya sudah konfirmasi ke Pak Luhut dan Pak Erick tidak benar dan fitnah dari orang yang iri kepada beliau berdua," kata Ngabalin dalam akun Twitter @AliNgabalinNew, Rabu (3/11).

Ngabalin berpendapat dua menteri itu tak punya niat mencari untung dalam pandemi Covid-19. Menurutnya, Luhut dan Erick serius mengabdi kepada negara.

"Pak Luhut sudah selesai dengan urusan dirinya. Waktu, pikiran, dan tenaga serta pengalaman beliau persembahkan kepada bangsa dan negara dengan pengabdian beliau atas amanah dan kepercayaan negara kepada LBP," ujar Ngabalin dalam lanjutan twitnya.

Sebelumnya, sejumlah menteri di pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terseret dugaan bisnis tes PCR. Beberapa di antaranya adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Luhut dan Erick disebut berbisnis PCR lewat PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Perusahaan Luhut dan Erick disebut ikut mendirikan PT GSI sejak awal pandemi Covid-19.

Luhut terseret karena berinvestasi dalam PT Toba Bara Sejahtera, salah satu perusahaan yang ikut mendirikan GSI. Adapun Erick disebut terlibat karena hubungannya dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengakui Luhut memiliki saham di bawah 10 persen pada PT Toba Bara Sejahtera. Namun, ia menegaskan Luhut tak berbisnis tes PCR.

"Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," ungkap Jodi pada pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/11).

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan isu yang menyebut Erick ikut berbisnis tes PCR terbilang tendensius. Pasalnya, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan yang dikaitkan dengan Erick hanya melakukan tes PCR sebanyak 700 ribu. Sementara, total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia mencapai 28,4 juta. Dengan demikian, total tes PCR yang dilakukan oleh GSI hanya sekitar 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia.

"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ungkap Arya kepada media, Selasa (2/11).

Kemudian, Arya menjelaskan salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro Bangun Negeri. Jumlah saham yang dimiliki sebesar 6 persen.

"Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen, melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan Adaro hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan Yayasan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR," jelas Arya.

Terlebih, kata Arya, Erick sendiri sudah tak aktif di Yayasan Adaro Bangun Negeri sejak didapuk menjadi menteri. Dengan demikian, ia menegaskan Erick tak terlibat dengan bisnis PCR tersebut.