Wajah Penjaga Natuna: Minim Armada, Kurang Solar, hingga Kapal Tua

Laksdya Aan mengatakan pihaknya juga berencana membangun prasarana Sistem Peringatan Dini di Pulau Sekatung, Pulau Laut pada tahun depan. Pulau Sekatung merupakan wilayah yang paling dekat dengan perbatasan Vietnam. 

Secara keseluruhan Sistem Peringatan Dini Bakamla bakal dibangun di 35 lokasi yang tersebar dari wilayah barat sampai timur Indonesia. Menurut Aan, rencana pembangunan di 32 titik sudah disepakati dengan pemerintah daerah setempat. Tersisa 3 titik yang masih dibahas. Ia optimistis bulan depan pembahasan ini sudah rampung.

"Kalau itu selesai, baru nanti tahun depan kita akan memasang alat-alat sensor, termasuk radar, long range camera itu di posisi untuk amankan seluruh periaran Indonesia, termasuk Natuna," ujar Aan.

Bakamla sendiri telah menerima hibah tanah dari Pemkab Natuna di tiga lokasi berbeda. Pertama tanah di Pelabuhan Penyeberangan Selat Lampa seluas 8.289 meter persegi, kedua tanah di Pulau Sekatung seluar 10.000 meter persegi, dan ketiga di Pantai Tanjung, Bunguran Timur Laut seluas 1.888 meter persegi.

Tanah di Selat Lampa akan dimanfaatkan untuk kantor dan pangkalan. Di Pulau Sekatung dibangun Sistem Peringatan Dini dengan radar yang bisa menjangkau 200 mil laut. Sedangkan tanah di Pantai Tanjung dipakai untuk Pusat Pengelolaan Data dan Informasi (Puskodal).

"Sehingga dengan jangkauan tersebut, bisa mendeteksi kapal-kapal yang sampai ZEE," kata Kepala Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Natuna Bakamla Letkol Bakamla Mukhlis.

Berdasarkan data LPSE Bakamla, sejumlah pengadaan tercatat untuk kebutuhan operasi pengamanan laut, termasuk di Natuna, sejak tahun lalu. Seperti sewa pesawat operasi garda Natuna Rp2,7 miliar, pembelian unmanned aerial vehicle (UAV) Rp29,8 miliar, pemeliharaan kapak Tanjung Datu Rp1,5 miliar, pemeliharaan KN Bakamla Rp6,9 miliar, hingga pembelian BBM untuk operasi 2021 sebesar Rp54,3 miliar.

Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan pihaknya mendukung peningkatan fasilitas pengawasan dan pertahanan perairan Natuna. Salah satu langkah dengan memberikan tanah hibah kepada beberapa instansi, seperti TNI AL, TNI AU, TNI AD, hingga Bakamla.

Siswandi menyebut Presiden Joko Widodo sudah mengamanatkan lima pilar Natuna, antara lain pertahanan, minyak dan gas, pariwisata, perikanan, dan lingkungan hidup. Menurutnya, program-program terkait itu sudah berjalan bertahap.

"Kaya pertahanan, tidak ada daerah lain yang mungkin selengkap di Natuna ini kalau bicara institusi (lintas) matra (AD, AU, dan AL)," ujar Siswandi beberapa waktu lalu.

Siswandi menyebut keberadaan sejumlah instansi di Natuna memudahkan untuk berkoordinasi jika ada laporan kapal ikan asing atau kapal pemerintah negara lain beraktivitas di Laut Natuna Utara.

"Kita nanti tinggal bilang sama teman-teman Bakamla di sini, kemudian sama TNI AL, kemudian juga sama KKP. Jadi geraknya cepat, tapi kalau tidak ada kantor di sini susah. Artinya pemda dalam konteks ini sinergilah dengan pemerintah pusat," katanya.

Chief Executive Officer IOJI Mas Achmad Santosa mengatakan pemerintah membutuhkan sistem pengamanan secara terkoordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan di laut. Pria yang akrab disapa Ota itu menyebut butuh salah satu instansi menjadi koordinator pengawasan dan pengamanan laut, termasuk wilayah utara Natuna dan sekitarnya.

"Yang kita butuhkan tidak melakukan upaya sendiri-sendiri tanpa koordinasi. dibutuhkan bagaimana satu sama lain saling menguatkan, perlu ada koordinator, rencana di situ ada Bakamla, ada TNI AL, KKP, ada (Direktorat Jenderal) Hubla, Polairud walaupun di 12 mil, tapi bisa diperbantukan," kata Ota kepada CNNIndonesia.com.

Pengamat militer Soleman B. Ponto perlu ada efisiensi dan efektivitas dalam rangka pengawasan wilayah perairan Natuna Utara. Menurutnya, wilayah yang luas membutuhkan anggaran operasional, salah satunya bahan bakar cukup tinggi.

Ponto mendukung rencana peningkatan Lanal Ranai menjadi pangkalan utama angkatan laut (Lantamal), serta pembangunan markas Guspurla Koarmada I di Natuna.

"Misal kalau patroli berangkat dari Jakarta mau ke sana kan jauh, makanya kalau dibangun untuk patroli kan jadi lebih dekat," katanya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI ini menilai pengawasan di wilayah perairan Natuna Utara sudah cukup baik. Menurutnya, jumlah KRI yang disiagakan di Natuna sudah memadai untuk patroli pengawasan.

"Sudah cukuplah KRI, ngapain banyak-banyak untuk ngawasin kapal ikan asing, terlalu banyak kapal di sana malah lebih mahal (biaya operasional) daripada hasil yang ditangkap, harus ada efisiensi," ujarnya.