Yahya Staquf Respons Isu Kemenag Intervensi Muktamar Lawan Said Aqil

Bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf merespons tuduhan PWNU Lampung soal Kementerian Agama (Kemenag) mengintervensi Muktamar NU.

Yahya mempertanyakan dasar klaim PWNU Lampung tersebut. Dia menyindir orang yang memainkan isu itu akan meminta maaf jika diproses hukum.

"Kita lihat yang nuduh siapa, dasarnya apa? Memang benar? Nanti kalau dipolisikan, cari materai lagi," kata Yahya saat ditemui CNNIndonesia.com di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (10/11).

Dia membantah melibatkan Kemenang dalam pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU. Ia justru bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan Kemenag untuk memenangkan pertarungan di Muktamar PBNU.

Yahya tak menampik kemungkinan didukung oleh Yaqut Cholil Qoumas. Akan tetapi, Yahya menyebut dukungan Yaqut diberikan sebagai peserta muktamar, bukan sebagai Menteri Agama.

"Kalau soal Yaqut dukung saya, adik saya itu. Itu satu. Kedua, dia itu Ketua Umum GP Ansor, masih peserta muktamar," ujar Yahya.

Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu berkata tak menggunakan fasilitas negara untuk pemenangan. Yahya berkata ia memilih berkeliling ke kader-kader NU di daerah untuk menjaring dukungan.

"Saya ketemu semua cabang-cabang itu, saya bicara dengan mereka, saya dengarkan kemauan mereka dan saya jelaskan tawaran saya," ucapnya.

PBNU akan menggelar pemilihan ketua umum pada Muktamar di Lampung, 23-25 Desember. Yahya yang berstatus Katib Aam PBNU mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Sementara itu, petahana Said Aqil Siraj juga menyatakan akan maju kembali. Said mengaku siap untuk memimpin PBNU untuk kali ketiga jika diminta para ulama.

Persaingan antara Yahya dengan Said telah dimulai sejak dini. Wakil Ketua PWNU Lampung Muhammad Irfandi mengklaim oknum Kementerian Agama yang memborong kamar hotel yang tersebar di Kota Bandar Lampung pada tanggal muktamar.

"Saya mempertanyakan, kenapa negara seakan mengindikasikan melakukan sabotase terhadap kegiatan ini, sehingga mereka memborong tingkat hunian hotel yang bertepatan dengan agenda Muktamar," kata Irfandi dalam keterangan tertulis, Senin (8/11).