Istana Respons Jokowi Digugat: Kami Sedang Berantas Pinjol Ilegal

CNN Indonesia
Jumat, 12 Nov 2021 20:28 WIB
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyatakan pemerintah sampai saat ini masih berusaha memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini merespons gugatan terhadap Jokowi soal pinjol. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyatakan pemerintah sampai saat ini masih berusaha memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal.

Hal itu ia katakan sekaligus merespons gugatan warga ke Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dinilai gagal mengendalikan pinjaman online.

"Polisi sudah turun. Kami sedang berantas semua. Kita bisa lihat di berbagai kanal polisi begitu tegas," ujar Faldo saat dihubungi, Jumat (12/11).

Menurut dia, pemerintah akan terus memberantas pinjol ilegal, ada atau tidaknya gugatan terhadap pemerintah. Lagipula, gugatan ke pengadilan itu, kata dia, merupakan hak seluruh warga negara.

"Itu (gugatan) hak warga negara yang dilindungi dan dihormati, silakan saja. Pemerintah terus bekerja," katanya.

Faldo mengaku belum menerima salinan gugatan tersebut. Nantinya pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu dasar gugatan tersebut.

Sebanyak 19 orang korban pinjaman online (pinjol) dan warga sipil lainnya menggugat Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu tercatat dalam nomor perkara: 689/Pdt.CitizenLawsuit/2021/PN.Jkt.Pst.

Selain Jokowi dan Ma'ruf, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate juga ikut diduga karena dinilai bertanggung jawab atas mekanisme pendaftaran aplikasi pinjaman online.

Kemudian, mereka juga menggugat Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertanggung jawab mengawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Presiden, dan Wakil Presiden. Selain itu, warga juga menggugat Ketua OJK, Wimboh Santoso beserta jajaran dewan komisarisnya.

Penyandang Disabilitas Ikut Gugat

Ketua Komunitas penyandang disabilitas, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Muharyati ikut menggugat. Dia mengatakan banyak anggota komunitasnya terjerat pinjol hingga bercerai, bahkan ingin bunuh diri.

"Banyak dari kelompok kami, disabilitas mental itu yang mengalami kejadian ingin bunuh diri," kata Muharyati setelah turut serta mendaftarkan gugatan ke PN Jakpus, Jumat (12/11).

Muharyati berujar, selama pandemi ini rekan-rekannya kerap kesulitan mengakses layanan keuangan. Namun, tiba-tiba mereka begitu mudah mendapatkan bantuan dari pinjaman online.

"Pinjaman online mudah sekali ternyata itu menjerat," kata Muharyati.

Gara-gara terjerat pinjaman online, banyak penyandang disabilitas mental ingin bunuh diri, keadaan mereka semakin terpuruk. Mereka kesulitan mengakses obat, di sisi lain mengalami tekanan dari penagih pinjol.

"Ditambah pinjaman ini dia semakin down dan maaf kejiwaannya itu kambuh," tutur Muharyati.

Penyandang disabilitas lainnya seperti tuna rungu, tuna wicara, dan tuna netra juga tidak luput dari sasaran penyedia jasa pinjaman online. Begitu pun kelompok disabilitas tuna daksa yang banyak bekerja di sektor informal dan terdampak pandemi juga ikut terjerat pinjaman online.

Infografis Waspada Pinjol IlegalInfografis Waspada Pinjol Ilegal. (CNN Indonesia/Fajrian)
(dmi/iam/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER