Korupsi Kecil Tak Diadili dan Jejak Kontroversi Pimpinan KPK Era Firli

CNN Indonesia
Selasa, 07 Dec 2021 12:29 WIB
Tingkah laku ataupun pernyataan para petinggi yang bertolak belakang dengan marwah lembaga KPK bukanlah sesuatu yang baru. KPK di bawah kepimpinan Firli Bahuri banyak masalah. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disebabkan pernyataan salah satu petinggi komisi antirasuah yang mentolerir kasus korupsi apabila nilainya tidak seberapa dan dilakukan oleh kepala desa.

Pernyataan tersebut lantas mendapatkan kritikan keras dari publik. Masyarakat menilai, ucapan tersebut tidak seharusnya dilontarkan oleh pimpinan KPK dan dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai pemberantasan korupsi.

Sementara itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia mencatat, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terus menurun sejak 2018. Biasanya, KPK menempati urutan tiga teratas lembaga yang dipercayai publik, namun saat ini berada di urutan kelima.


Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, tingkah laku ataupun pernyataan para petinggi yang bertolak belakang dengan marwah lembaga KPK bukanlah sesuatu yang baru.

Beberapa di antaranya bahkan telah terbukti melanggar kode etik KPK. Berikut rangkuman kontroversi para pimpinan KPK:

1. Firli Bahuri

Ketua KPK periode 2019-2023 ini diketahui sempat dilaporkan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi. 

Firli kedapatan menyewa sebuah helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO guna melakukan ziarah. Ia menggunakan helikopter dalam perjalanan Palembang-Baturaja, Baturaja-Palembang, serta Palembang-Jakarta.

Total biaya sewa helikopter yang ia keluarkan untuk perjalanan tersebut mencapai Rp28 juta.

Perilaku Firli tersebut dinilai melanggar peraturan Dewas Nomor 1/2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, yang meminta agar tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama insan Komisi.

Dewas memutuskan Firli terbukti telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi. Firli dinilai telah melanggar Pasal 4 ayat 1 huruf n dan Pasal 8 ayat 1 huruf f Peraturan Dewas KPK Nomor 2/2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan keterangan terkait pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). KPK resmi melantik 1.271 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayKetua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

2. Lili Pintauli Siregar

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga kedapatan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku pegawai KPK. Dewas KPK memutuskan Lili bersalah dalam sidang etik pada perkara Wali Kota Tanjungbalai. Dewas memberikan sanksi berupaya pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Dewan Pengawas KPK memutuskan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bersalah dalam sidang etik pada perkara Wali Kota Tanjungbalai. Lili disebut melanggar dua hal, yakni menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh KPK.

Lili dilaporkan berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M. Syahrial. Padahal ketika itu, KPK diduga sedang menyelidiki kasus jual beli jabatan yang menyeret Syahrial.

Atas tindakannya, Lili melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a dalam Peraturan Dewas Nomor 2/2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri) menyaksikan penyidik menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat seorang komisioner KPU di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Dalam OTT tersebut KPK menetapkan empat orang tersangka yakni WSE Komisioner KPU, ATF mantan anggota Bawaslu serta HAR dan SAE dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 dengan barang bukti uang sekitar Rp400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Pimpinan KPK Bermasalah

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER