Alasan Menag Yaqut Copot 6 Pejabat Tinggi Eselon I Kemenag

CNN Indonesia
Selasa, 21 Des 2021 16:45 WIB
Kemenag menyatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakukan mutasi enam pejabat Eselon I ke jabatan fungsional untuk penyegaran organisasi. Kemenag menyatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakukan mutasi enam pejabat Eselon I ke jabatan fungsional untuk penyegaran organisasi. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jakarta, CNN Indonesia --

Sekjen Kemenag Nizar Ali membenarkan mutasi enam pejabat Eselon I ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021. Pemberhentian para pejabat oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu dilakukan dengan alasan penyegaran organisasi.

Keenam pejabat yang dicopot itu adalah Inspektur Jenderal, Kepala Balitbang-Diklat, serta Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

"Mutasi adalah hal yang biasa untuk penyegaran organisasi," ujar Nizar di Jakarta, Selasa (21/12).


Menurut Nizar, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK), Menag Yaqut memiliki kewenangan untuk memutasi personel organisasinya dengan beragam pertimbangan, salah satunya penyegaran.

"Alasan atau pertimbangan melakukan mutasi itu menjadi hak PPK dan bukan untuk konsumsi publik," ujarnya.

"Yang pasti, mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan," ujarnya.

"Pastinya ada pertimbangan yang menjadi hak pejabat pembina kepegawaian untuk tidak disampaikan kepada yang bersangkutan," lanjutnya.

Dijelaskan Nizar, mutasi juga dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Ini sekaligus menjadi bagian dari pola dari pembinaan karir pegawai.

"Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, mutasi harus dimaknai dari sudut pandang kepentingan kementerian, bukan kepentingan orang per orang atau kelompok," tegasnya.

Nizar memastikan proses mutasi ini sudah dilakukan sesuai ketentuan. Berkenaan dengan rencana para pihak melakukan gugatan ke PTUN atas putusan tersebut, Nizar mempersilakan.

"Gugatan ke PTUN merupakan hak yang bersangkutan dan memang diatur dalam undang-undang. Jadi silakan saja," tandasnya.

(rzr/gil)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER