KALEIDOSKOP 2021

Deret Kontroversi Coreng Wajah Polri

CNN Indonesia
Senin, 27 Des 2021 09:44 WIB
Sejumlah tindakan polisi telah mencoreng wajah Korps Bhayangkar sepanjang 2021. Seperti penanganan kasus lamban dan merugikan korban, hingga represif ke rakyat.
Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri merosot setelah mencuat masalah dan kasus yang melibatkan anggota. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Korban Pemukulan Ditetapkan Tersangka

Kontroversi Polri lainnya yakni soal proses penyidikan terhadap kasus dugaan penganiayaan seorang pedagang di Pasar Gambir, Percut Sei Tuan, Medan bernama Liti Wari Iman Gea pada 5 September lalu.

Liti mengalami luka lebam di sekujur tubuh setelah dianiaya sekelompok preman. Namun demikian, ia justru ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Percut Sei Tuan.

Kasus itu kemudian kembali viral di media sosial. Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak kemudian memerintahkan Dir Reskrimum Polda Sumut dan Kapolrestabes Medan untuk membentuk tim dan menarik penanganan perkara penganiayaan terhadap korban Liti Wari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada akhirnya, sejumlah pejabat di Polsek Percut Sei Tuan dicopot buntut dari penetapan tersangka korban.

Polisi Dalangi Perampokan Mobil Mahasiswa

Kasus lain yang melibatkan polisi terkuak pada akhir Oktober lalu. Polisi berpangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka) berinisial IS diduga menjadi dalang perampokan mobil mahasiswa. Bersama ASN berinisial ARD, keduanya menjalankan aksi tersebut.

Selain merampok, para tersangka juga sempat menyekap korban dan membuangnya ke kebun Sawit di Lampung. Bahkan, mereka tak segan mengancam korban menggunakan senjata api.

Selama menyekap, para tersangka menghubungi orang tua korban dan meminta tebusan Rp100 juta hingga turun menjadi Rp10 juta. Namun, ujungnya tidak menemui kesepakatan.

Mereka kemudian membuang mahasiswa itu di areal perkebunan sawit di daerah Bekri, Lampung Tengah. Mobil milik korban, Toyota Yaris lalu dibawa kabur para tersangka.

Kasus Bripda Randy Bagus

Kasus yang menyeret anggota kepolisian kembali viral pada awal Desember 2021. Kasus ini terungkap pertama kali setelah viral cerita seorang mahasiswi, Novia Widyasari yang meninggal bunuh diri karena dipaksa aborsi oleh Bripda Randy Bagus Hari Sasongko.

Diketahui, Novia sempat meminta agar Randy menikahinya. Namun, permintaan itu ditolak Randy dengan pertimbangan karier. Novia juga diduga menjadi korban eksploitasi seksual Randy selama berpacaran.

Berdasarkan informasi yang Komnas Perempuan terima, Novia dipaksa aborsi dua kali. Pada aborsi yang pertama, korban diminta meminum obat-obatan, pil Keluarga Berencana (KB), hingga jamu-jamuan. Bahkan, korban dipaksa melakukan hubungan seksual yang tidak wajar.

Sementara, pemaksaan aborsi kedua dilakukan dengan memasukan obat ke vagina. Novia juga mengalami pendarahan, trombosit berkurang, dan jatuh sakit.

Buntut kasus tersebut, Polri menindak tegas Bripda Randy Bagus melalui pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Tidak hanya itu, Bripda Randy juga akan diproses pridana sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan.

"Tindak tegas baik sidang kode etik untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Menurutnya, hal ini sesuai amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tidak akan tebang pilih dalam menindak anggota Polri yang melakukan pelanggaran, terlebih pelanggaran berat seperti tindak pidana.

Kepercayaan ke Polri Merosot

Survei Populi Center merekam penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penurunan tingkat kepercayaan terjadi sejak September 2021.

Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,8 persen September lalu. Kemudian, angka itu menurun setiap bulan menjadi 76,2 persen di Oktober; 75,1 persen di November; hingga 75 persen di bulan ini.

Meski demikian, Polri masih menjadi lembaga penegak hukum paling terpercaya. Kepolisian unggul dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Di antara lembaga yudikatif dan penegakan hukum, Polri merupakan lembaga dengan nilai kepercayaan publik paling tinggi (skala 6-10) dengan 75 persen," kata Peneliti Populi Center Nurul Fatin dalam jumpa pers daring, Senin (20/12).

(dmi/fra)


[Gambas:Video CNN]

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER