Anggota DPR ke Kazakhstan Bahas IKN, Abaikan Seruan Jokowi dan Puan

CNN Indonesia
Senin, 03 Jan 2022 16:00 WIB
DPR mengaku diundang Bappenas untuk menggelar studi banding soal ibu kota negara ke Kazakhstan di saat ramai kasus varian Omicron. Ilustrasi DPR. DPR mengaku diundang Bappenas untuk menggelar studi banding soal ibu kota negara ke Kazakhstan di saat ramai kasus varian Omicron. (Foto: Arie Riswandy)
Jakarta, CNN Indonesia --

DPR membenarkan setidaknya tiga anggota dewan mengikuti kunjungan kerja (kunker) ke Kazakhstan pada awal 2022 atas undangan pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) di saat ada larangan dari Kepala Negara.

Kegiatan anggota DPR itu dilakukan setelah Presiden Joko Widodo meminta seluruh masyarakat dan pejabat negara tak berpergian keluar negeri  demi menghindari sebaran varian Omicron.

Menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, kunjungan ke Kazakhstan itu berlangsung sejak Minggu (2/1) hingga Rabu (5/1).


"DPR ke sana (Kazakhstan) atas undangan pemerintah, itu bukan agenda kunker. Itu acara ke sana, karena Kazakhstan itu kan salah satu negara yang pernah pindah ibu kotanya berlangsung dengan baik, jadi Bappenas ke sana, mengundang DPR," kata Indra saat dihubungi, Senin (3/1).

Ia membantah bahwa anggota dewan ke Kazakhstan itu merupakan agenda kunjungan kerja DPR. Namun, ia tak menampik bahwa kunjungan Bappenas dan DPR ke Kazakhstan itu berkaitan dengan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Kendati demikian, menurutnya, dengan atau tanpa pergi ke luar negeri, DPR berkomitmen menyelesaikan RUU IKN.

"Ini acara pemerintah, inisiatif pemerintah. target waktu juga yang buat pemerintah. DPR dengan atau tanpa kunker, DPR tetap berkomitmen menyelesaikan tugasnya sesuai dengan fungsi DPR dengan jadwal yang diharapkan oleh pemerintah," jelas Indra.

Menurut Indra, hanya tiga anggota DPR yang memenuhi undangan Bappenas, mereka yakni; Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia, serta dua anggota Pansus RUU IKN Achmad Baidowi dan Yanuar Prihatin.

Indra memastikan, setelah kembali dari Kazakhstan, seluruh anggota dewan akan mengikuti prosedur karantina. Menurutnya, DPR akan mematuhi segala ketentuan yang sudah dibuat pemerintah.

"Ya, semua sesuai aturan protokol kesehatan, nanti kan kita juga akan melakukan pendampingan dokter setiap hari. dalam seminggu kita akan lihat, diperiksa," pungkasnya.

Senada, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim tidak berinisiatif sendiri melakukan kunjungan ke Kazakhstan. Menurutnya, sejumlah anggota yang berangkat itu hanya mendampingi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"DPR itu mendampingi, dalam hal ini bersama Bappenas. Berangkat untuk studi ke daerah Kazakhstan yang pernah juga pindah ibu kota," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/1).

Dasco mengatakan, sesuai keputusan Badan Musyawarah (Bamus), DPR memang menunda seluruh kunjungan ke luar negeri. Namun, terdapat dua pengecualian terkait aturan tersebut.

"Yaitu undangan yang mewakili parlemen ketika kemudian parlemen Indonesia itu di dalam satu acara harus membawakan materi. Yang kedua kunjungan pejabat yang melakukan tugas negara yang penting," kata Dasco.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kepergian DPR ke Kazakhstan itu murni untuk studi banding. Setidaknya, ada lima anggota dewan yang pergi ke Kazakhstan mendampingi Bappenas.

Kendati demikian, Dasco tidak menyebutkan siapa saja kelima anggota dewan yang ikut Bappenas ke Kazakhstan. Hal ini bertolak belakang dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, yang menyatakan bahwa hanya tiga anggota dewan yang ikut ke Kazakhstan.

"Jadi memang bersama Bappenas hanya lima yang berangkat untuk kemudian studi banding di sana," jelas Dasco.

"Ini kita bagi memang. Ada yang ke Kalimantan Timur, nah itu juga jumlah jumlah terbatas saja," kata dia menambahkan.

CNNIndonesia.com sudah berupaya mengonfirmasi soal Bappenas mengundang DPR ke Kazakhstan. Namun, sampai berita ini ditulis, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas Diani Sadiawati belum merespons.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta seluruh masyarakat dan pejabat negara tak berpergian keluar negeri setelah kasus varian Covid-19 Omicron terdeteksi di Indonesia. Jokowi ingin semua pihak waspada terhadap penyebaran varian baru tersebut.

"Saya minta seluruh warga dan pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian keluar negeri, paling tidak sampai situasi reda," kata Jokowi lewat Youtube Sekretariat Negara, Kamis (16/12).

Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Senin (6/12), juga memutuskan menunda seluruh rencana perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota dewan kecuali bagi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).

"DPR RI memutuskan untuk menunda seluruh rencana perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota DPR RI," kata Ketua DPR Puan Maharani, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12).

(dmi/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER