Kadinkes Bali Sebut Vaksinasi Booster Akan Opsional karena Berbayar

Vaksinasi dosis ke tiga atau booster di wilayah Bali masih belum diketahui kapan akan dilaksanakan, di mana dinas kesehatan provinsi masih  menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat.

"Masih menunggu juknis [petunjuk teknis] dari Kemenkes," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya saat dikonfirmasi via whatsApp, Selasa (4/1).

Untuk pelaksanaannya kelak, sejauh ini dia menyebut vaksinasi booster akan menjadi sebuah opsional karena berbayar.

"Vaksinasi booster ini optional, boleh diminta boleh juga tidak, karena berbayar," imbuhnya.

Lihat Juga : Menkes Buka Kemungkinan Booster Covid-19 Diberikan Setengah Dosis

Namun, saat ditanya berapa nantinya harga vaksinasi booster pihaknya belum mengetahui.

"Belum ada info. Nanti segera menyusul," katanya.

Namun, saat ditanya kembali apakah vaksinasi booster tidak gratis bagi warga Bali. Pihaknya, hingga saat ini belum merespons dan menjawab pertanyaan tersebut.

Sementara, dihubungi secara terpisah Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai mengatakan untuk vaksinasi booster bagi warga Denpasar, Bali, juga masih menunggu juknis dan petunjuk pelaksana (Juklak) dari Pemerintah Pusat.

"Itu, masih menunggu juklak dan juknis. Kalau, dari pusat rencana tanggal 12 Januari. Tapi, kami di Denpasar sampai saat ini belum menerima juklak dan juknis kapan dilaksanakan terus jenis vaksinnya juga. Jadi, kami sampai saat ini masih menunggu petunjuk itu. Biasanya, nanti ada surat edaran dan mulai terus tapi secara infrastruktur dan SDM, kami sudah siap melaksanakannya," ujarnya.

Ia menyebutkan terutama untuk di Denpasar yang sudah mendapatkan booster adalah tenaga kesehatan atau nakes. Sementara itu untuk warga Denpasar, pihaknya masih menunggu dari Pemerintah Pusat.

"Termasuk nanti di sana belum dijelaskan dan diputuskan. Yang sudah booster baru nakes saja dan sudah selesai. Nah ini untuk masyarakat umum siapa (yang diutamakan) belum diketahui, nanti ada di surat edaran itu, biasanya disebutkan siapa saja, apa kelompok lansia atau kelompok pelayanan publik. Itu belum ada edaran," jelasnya.

"Makanya, nanti vaksin drop dari dari pusat. Jenis apa dan kami masih menunggu. Itu, di pusat saja itu baru kemarin diwacanakan tanggal 12 Januari, ini kan baru tanggal 4 (Januari) tunggu lagi beberapa hari pasti ada petunjuk lebih lanjut," ujarnya.

Sementara, saat ditanya apakah vaksinasi booster berbayar bagi warga pihaknya belum mengetahui hal tersebut.

"Belum. Ini harganya berapa itu kan nanti ada dari pusat apakah berbayar atau tidak, belum (diketahui)," ujar Dewa Rai.

Lihat Juga : TII Sebut Booster Vaksin Ilegal Dipicu Tata Kelola yang Tak Transparan

Diketahui bahwa, Pemerintah akan menentukan booster vaksin Covid-19 berbayar atau gratis pada 10 Januari. Keputusan itu menunggu kajian Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (Itagi) soal booster vaksin menggunakan setengah dosis (half dose) vaksin Moderna atau Pfizer.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mempunyai 113 juta dosis vaksin Covid-19 saat ini. Pemerintah akan menggratiskan booster vaksin jika penelitian Itagi menyatakan setengah dosis vaksin efektif.

"Maka seluruh vaksin booster bisa dipenuhi dari yang gratis, tapi ini dalam diskusi dan hasilnya keluar dari laporan Itagi menyampaikan 10 Januari," kata Budi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/1).

Budi menyampaikan penyuntikan booster vaksin Covid-19 akan dimulai 12 Januari. Booster diberikan kepada orang berusia 18 tahun ke atas.