Pemprov Jelaskan Beda Data Varian Omicron Jakarta dengan Pusat

Data sebaran kasus virus corona (Covid-19) varian Omicron di Jakarta berbeda dengan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menyebut sudah ada 162 temuan kasus varian Omicron di Jakarta.

Sementara, pemerintah pusat menyebutkan ada 152 kasus Omicron di seluruh wilayah Indonesia per Senin (3/1).

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, perbedaan itu disebabkan persoalan teknis waktu penyerahan data atau cut off kasus Omicron antara DKI dan pusat.

"Itu masalah timing, cut off," jelas Dwi kepada wartawan, Selasa (4/1).

Lihat Juga : Aturan Karantina Ketat, Ahsan/Hendra Tetap Berangkat ke India Open

Kendati demikian, Dwi memastikan data tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Ia mengatakan, Pemprov DKI dan Kemenkes selalu mensinkronisasi data perkembangan Covid-19.

"Sudah (dilaporkan). Kalau yang di situ, baik yang dirilis Kemenkes dan Jakarta selalu sinkronisasi," jelasnya.

"Misalnya, di Kemenkes belum ada nama si A, di kita ada, kita langsung masukkan," kata dia menambahkan.

Dwi menambahkan, peningkatan kasus Omicron di Jakarta ini belum bisa dikatakan karena pengaruh libur Natal dan tahun baru. Pasalnya, menurut dia, sejauh ini temuan pasien Omicron mayoritas pernah bepergian ke luar negeri.

Lebih lanjut, Dwi menekankan bahwa pasien Covid-19 varian Omicron ini berkondisi baik dan tanpa keluhan. Ia mengatakan, varian Omicron ini tidak menimbulkan gejala yang cukup berat.

"Memang kelihatannya Omicron ini sangat besar orang bergejala ringan atau tidak bergejala sama sekali, sehingga penting sekali orang patuh pada tracing," ujar Dwi.

Lihat Juga : Pakar Soroti Pemangkasan Masa Karantina: Gejala Bisa Muncul Hari ke-11

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, sebelumnya mengatakan total ada 162 kasus Covid-19 varian Omicron di Ibu Kota per Senin (3/1).

Ia menjelaskan, per Senin, ada 15 kasus tambahan berdasarkan hasil pengecekan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan dan 12 kasus dari pemeriksaan Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).