UPDATE CORONA 10 JANUARI 2022

Rangkuman Covid: Gelombang Omicron di RI Hingga Izin Booster

CNN Indonesia
Senin, 10 Jan 2022 18:50 WIB
Pascalibur nataru kasus Covid-19 di RI mulai menanjak, yang salah satunya akibat varian omicron. Selain itu, lima jenis booster vaksin mendapat izin dari BPOM.
Vaksinator menunjukkan vaksin moderna untuk dosis ketiga atau booster di RSUD Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/8/2021). (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kasus konfirmasi positif virus corona (Covid-19) diprediksi akan mengalami peningkatan dalam beberapa waktu ke depan imbas dari libur Natal dan Tahun baru 2022 (Nataru).

Selain itu peningkatan itu ditengarai disebabkan varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau Covid-19 varian Omicron.

Di tengah potensi lonjakan itu, pemerintah bakal memulai program vaksinasi Covid-19 booster atau dosis lanjutan dalam waktu dekat. Sejumlah merek vaksin pun telah disiapkan dan mendapatkan izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

CNNIndonesia.com telah merangkum peristiwa dan informasi perihal perkembangan kasus covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir, sebagaimana berikut:

Lihat Juga :

BPOM Terbitkan Izin 5 Vaksin Booster Covid-19

BPOM resmi menerbitkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) vaksin virus corona pemberian dosis tiga atau booster di Indonesia.

Kepala BPOM Penny K Lukito menambahkan EUA kali ini diberikan untuk program vaksin booster homologous alias pemberian dosis vaksin 1-3 menggunakan platform dan merek yang sama, serta heterologous alias pemberian vaksin dosis ketiga berbeda dengan pemberian vaksin dosis 1 dan 2

"Pada hari ini kami melaporkan ada lima vaksin yang telah mendapatkan EUA," kata Penny dalam konferensi pers, Senin (10/1).

Adapun lima vaksin yang telah mendapat EUA dari BPOM adalah vaksin CoronoVac yang merupakan produksi PT Bio Farma (Persero) dari bahan baku vaksin Sinovac, Pfizer, AstraZeneca untuk homologous. Sementara Moderna untuk homologous dan heterologous, dan Zifivax untuk heterologous.

Khusus untuk Moderna, BPOM menyatakan sebagai booster akan diberikan setengah dosis saja. Booster ini juga diberikan pada usia 18 tahun ke atas.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak agar pemerintah menunda program pemberian vaksin virus corona booster yang dijadwalkan mulai dilaksanakan 12 Januari 2022 di sejumlah kabupaten/kota.

Koalisi yang terdiri dari 29 organisasi ini menilai program booster bakal 'mengganggu' capaian vaksinasi satu dan dua dosis. Apalagi rencana pemerintah menyalurkan vaksin booster juga memicu ketimpangan capaian vaksinasi di daerah.

Menkes: Kita Akan Hadapi Gelombang Omicron

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat Indonesia untuk tidak panik menghadapi potensi gelombang kasus varian Omicron di Indonesia. Saat ini setidaknya sudah terdapat 414 kasus Omicron di Indonesia, dan puluhan di antaranya merupakan kasus transmisi lokal di masyarakat.

Kendati demikian, Budi mengklaim pemerintah telah menyiapkan sejumlah upaya guna menghadapi gelombang Omicron di Indonesia. Kesiapan itu mulai dari fasilitas kesehatan (faskes), alat kesehatan (askes), obat, dan juga tenaga kesehatan.

"Kita akan menghadapi gelombang dari Omicron ini, tidak usah panik, kita sudah menyiapkan diri dengan baik. Dan pengalaman menunjukkan walaupun naiknya cepat, tapi gelombang Omicron ini turunnya juga cepat," kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/1) petang.

Selain itu, per hari ini, BUdi mengatakan dari total 414 pasien Covid-19 varian Omicron di Indonesia, 114 di antaranya telah sembuh. Budi juga menyampaikan dari total kasus positif itu, hanya dua orang berkategori sedang dan membutuhkan perawatan menggunakan oksigen. Keduanya, kata Budi, juga memiliki komorbid.



Penilaian PPKM Pisahkan Angka Covid-19 dari Luar Negeri dan Lokal

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level akan memisahkan angka kasus yang dibawa pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dengan hasil transmisi atau penularan lokal. Hal itu merupakan hasil kesepakatan di Rapat Terbatas dengan topik 'Evaluasi PPKM' di Istana Kepresidenan, Senin (10/1).

"Dari rapat tadi juga dilakukan pemisahan level asesmen, disampaikan Menko Marves (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan) kasus yang terbanyak kasus PPLN," ujar Menko Perekonomian sekaligus Penanggung Jawab PPKM Luar Jawa dan Bali Airlangga Hartarto, seusai rapat.

(khr/kid)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER