Airlangga Hartarto soal Ide Pemilu Diundur: Jadwalnya 2024

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan pemilu akan tetap digelar pada 2024. Penegasan itu disampaikan sebab secara aturan, siklus pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahunan.

"Pemilu kan jadwalnya 2024. Siklusnya lima tahunan," kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (11/1).

Airlangga enggan menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan bahwa sejumlah pengusaha berharap Pilpres 2024 diundur.

Ia hanya menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada perubahan jadwal pemilu dan pemerintah sesuai peraturan akan tetap menjalankan siklus pemilu lima tahunan.

"Saya tidak tanggapi (pernyataan Bahlil), tapi siklus berdasarkan undang-undang lima tahunan," imbuhnya.

Lihat Juga : Bahlil Ungkap Kronologi Pengusaha Ingin Tunda Pemilu 2024

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.

Terpisah, Erwin Aksa, mantan ketua umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indosia (HIPMI), dengan tegas menolak permintaan kalangan pengusaha yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Menurut pengusaha Bosowa Group itu penundaan pemilihan presiden bakal membuka kotak pandora, menciptakan potensi instabilitas, dan merusak kepastian hukum di Tanah Air.

"Justru semua itu jauh dari harapan kaum pengusaha," kata Erwin lewat rilis tertulis, Selasa (11/1).

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga memastikan ucapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal Pilpres 2024 bukan sikap resmi dari Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan sikap Jokowi terhadap Pilpres 2024 sudah jelas.