PKS Mau Buat Poros Nasionalis-Religius untuk Pilpres 2024

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, menyatakan bahwa PKS ingin membangun koalisi yang beranggotakan partai politik (parpol) berlatar belakang nasionalis dan religius di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang.

Dia berkata, keinginan tersebut sejalan dengan keputusan hasil Musyawarah ke-6 Majelis Syura PKS yang melihat Indonesia sedang mengalami segregasi dan segmentasi yang luar biasa

Menurutnya, wacana pembentukan koalisi parpol Islam merupakan alternatif yang bisa terbentuk di Pilpres 2024.

"Saya kira itu [poros parpol Islam] salah satu alternatif yang mungkin bila terbentuk koalisi. Tetapi sebagaimana yang menjadi keputusan dari Majelis Syura pada hari ini, kita melihat bahwa suasana kenegaraan kita hari ini yang sekarang mengalami segregasi, segmentasi yang sangat luar biasa," kata Sohibul dalam konferensi pers secara daring, Kamis (13/1).

"Untuk itu PKS ingin membangun koalisi yang lintas, tadi disebutkan nasionalis-religius itu harus kita persatukan," imbuhnya.

Lihat Juga : PKS Bakal Ikut Gugat Ambang Batas Presiden ke MK

Ia menerangkan, PKS bersama parpol Islam lain akan menjalin komunikasi ke parpol nasionalis untuk membentuk sebuah koalisi yang akan mempersatukan bangsa.

Lebih lanjut, Sohibul mengungkapkan bahwa PKS ingin mengajukan kader sendiri sebagai capres di 2024. Menurutnya, salah satu kader yang berpeluang diusung PKS menjadi capres 2024 ialah Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf.

"Kita akan terus upayakan mensosialisasikan beliau dan kalau kemudian nanti akhirnya beliau mengalami proses peningkatan popularitas dan elektabilitas, sangat mungkin beliau bisa kita capreskan," katanya.

Wacana pembentukan poros parpol Islam di 2024 sempat mengemuka usai pertemuan PKS dan PPP pada 14 April 2021 silam.

Lihat Juga : PKS Usul RUU TPKS Disahkan Berbarengan RKUHP

Tolak Pemilu 2024 Mundur

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf menegaskan partainya menolak ide yang dilontarkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal memundurkan Pilpres 2024.

"PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait perpanjangan masa jabatan presiden yang tidak sesuai ketentuan dalam UUD 1945," kata Salim dalam konferensi pers yang berlangsung daring, Kamis (13/1).

Berangkat dari itu, ia meminta seluruh elite politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh pada konstitusi UUD 1945, serta tetap merawat semangat reformasi 1998.

"PKS meminta kepada seluruh elite politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh pada konstitusi UUD 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat reformasi 1998," katanya.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Bahlil menyebut langkah memajukan atau memundurkan waktu penyelenggaraan pemilu bukan sebuah hal yang haram dalam sejarah perjalanan Indonesia. Pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.

Lihat Juga : SMRC: Massa PKS dan Demokrat Terbanyak Tolak RUU TPKS