Kapolri Ingin Anak Buah Dapat Pelatihan Auditor Guna Usut Korupsi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin anak buahnya memiliki kemampuan sebagai auditor untuk menangani perkara tindak pidana korupsi tingkat pusat maupun daerah.

Hal tersebut disampaikan Listyo usai menggelar audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (18/1). Listyo pun menerima Sertifikasi profesi Certified State Finance Auditor (CSFA).

Lihat Juga : Dituntut Hukuman Mati, Heru Hidayat Divonis Nihil di Kasus ASABRI

"Pada prinsipnya anggota kami diberikan kemampuan sebagai auditor, maka kami kemudian nanti menjadi paham dan kami membutuhkan itu saat ada supervisi," kata Listyo dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, kemampuan itu harus dimiliki oleh perwira menengah dan perwira pertama Korps Bhayangkara. Ia ingin BPK menggelar pelatihan peningkatan kemampuan auditor kepada anggotanya.

Di lain sisi, Listyo mengatakan bahwa kemampuan audit keuangan menjadi penting untuk mengidentifikasi sejak dini suatu perkara dalam proses penegakan hukum.

"Kita penting sekali memahami bagaimana cara kita bisa mengaudit, dengan begitu kita bisa memberikan warning untuk ke dalamnya," ujarnya.

Lihat Juga : Kasus ASABRI, Heru Hidayat Diminta Bayar Uang Pengganti Rp12,6 T

CSFA merupakan sertifikat profesi bagi para pemeriksa keuangan negara. Sertifikat itu menjamin profesionalisme para pemeriksa keuangan negara.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjelaskan sertifikasi itu menjadi persyaratan untuk menandatangani Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Negara, yang meliputi pemeriksaan Laporan Keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

"Kedatangan kami kesini ingin menyerahkan sertifikat CSFA kepada Bapak Kapolri," katanya.

Sebagai informasi, Listyo ingin meningkatkan kemampuan Polri dalam menangani kasus korupsi. Ia berencana membentuk Korps Pemberantasan (Kortas) Tindak Pidana Korupsi yang bakal dipimpin oleh jenderal bintang dua.

Unit kerja tersebut merupakan penguatan organisasi dalam bidang pemberantasan korupsi. Saat ini, penanganan korupsi berada di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebagai Direktorat dan dipimpin Jenderal bintang satu.

Selain itu, Listyo juga telah merekrut 44 mantan pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).