Cak Imin Ingatkan Pemerintah Jangan Bebani APBN dengan Proyek IKN

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta agar pemerintah tidak membebani APBN dalam proyek pembangunan ibu kota baru. Sejauh ini, RUU Ibu Kota Negara telah disahkan oleh DPR.

"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," kata Cak Imin lewat siaran pers, Rabu (19/1).

Cak Imin meminta pemerintah untuk melakukan perhitungan dengan cermat. Skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan meminimalkan alokasi APBN dalam proyek pembangunan IKN harus dikaji seketat mungkin agar tidak membebani APBN.

Menurut dia, pemerintah perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri. Pula, berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang di kemudian hari.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program Pemulihan Ekonomi Nasinonal (PEN) 2022," tuturnya.

Cak Imin mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih akibat dihantam pandemi Covid-19. Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional, lanjutnya, perlu dipakai sebijak mungkin dan kontinyu hingga tahun-tahun berikutnya.

Jangan sampai dana PEN yang bersumber dari APBN jadi terdampak akibat ada proyek pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Cak Imin menegaskan bahwa DPR akan selalu mengawasi pemerintah dalam penggunaan anggaran.

"Pemerintah harus terus berkoordinasi dengan DPR dan menjadikan masukan DPR sebagai pertimbangan dalam menentukan porsi APBN dalam pembangunan IKN," urainya.