Kejagung Harap Korupsi Satelit Kemenhan Dipertimbangkan di Arbitrase

Pengusutan kasus korupsi proyek pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diharapkan bisa menjadi perlawanan atas Pengadilan Arbitrase dalam perkara tersebut.

Diketahui, kasus yang tengah diselidiki itu usai Indonesia digugat ke Pengadilan Arbitrase London dan Singapura karena tak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak.

"Paling tidak kita bisa mengupayakan itu (proses hukum melawan putusan). Upaya ganti rugi, karena kita sudah diputus Arbitrase. Setidaknya dengan adanya fraud (kecurangan) bisa kita sampaikan ke sana (Pengadilan). Ini lho, ada fraud," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Supardi kepada wartawan, Kamis (20/1).

Diketahui, kasus ini terkait proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) oleh Kemenetrian Pertahanan (Kemhan) tahun 2015-2021.

Perkara ini terungkap lantaran pemerintah Indonesia digugat ke dua Pengadilan Arbitrase Singapura dan Inggris untuk membayar ganti rugi lantaran proses penyewaan yang bermasalah.

Pertama, negara digugat ganti rugi sebesar Rp515 miliar pada 2019 oleh Avianti. Kemudian, 2021 negara kembali digugat USD21 juta oleh Navayo.

Menurut Supardi, terdapat mekanisme yang memungkinkan negara untuk dapat mengajukan upaya pembatalan putusan Pengadilan Arbitrase tersebut. Namun demikian, Supardi belum menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut.

Ia mengatakan bahwa saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.

Hanya saja, ia memastikan bahwa putusan Pengadilan Arbitrase di London ataupun Singapura tak mempengaruhi proses hukum di Indonesia.

"Penanganan korupsi itu kan tidak tergantung ada gugatan apapun. Sepanjang itu memenuhi kualifikasi unsur delik korupsi dalam konteks pasal 2 atau 3 (UU Tindak Pidana Korupsi) merugikan keuangan negara kami tetap lanjut lah," ucap dia.

"Tidak menghentikan proses perdata, arbitrase. Tidak menghentikan proses pidana," tambahnya.

Arahan Presiden

Dalam sebuah pemberitaan, eks Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut proyek satelit ini merupakan arahan Presiden Jokowi.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa arahan Presiden itu dilakukan untuk menyelamatkan slot orbit pada 4 Januari 2015 tanpa melanggar hukum.

Menurutnya, Jokowi kembali mengeluarkan arahan pada 13 Oktober 2017 agar Menko Polhukam saat itu menyelesaikan proyek satelit yang sudah bermasalah.

"Tapi kontrak dilakukan 1/1/15. Tanggal 13/10/17 ada surat lagi arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan Satelit Orbit yang saat itu diketahui bermasalah," kata Mahfud.

Dalam prosesnya, Kejaksaan Agung melihat ada dugaan pelanggaran hukum.

"Ini kita lihat bagaimana mengidentifikasi rekan-rekan penyidik kita bahwa ada perbuatan yang melawan hukum saat prosesnya (pengadaan satelit)," ucap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kepada wartawan, Kamis (19/1).

Infografis Proses Peluncuran Satelit Merah Putih. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Ketika kasus telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan maka Kejagung telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menduga ada pelanggaran hukum dalam proses pengadaan tersebut.

"Kedua, kami juga meyakini bahwa ini telah terjadi kerugian, nah tinggal bagaimana ini proses penyidikan untuk melihat siapa yang bertanggung jawab atau untuk penetapan tersangkanya," jelas dia.

"Ini masih pendalaman dan tentunya kita periksa dari rekanan pelaksana. Karena ini pihak yang kita anggap paling bertanggung jawab. Dan ini pihak swasta ya. Sedangkan pihak militer tentunya kita serahkan ke puspom melalui Jampidmil," tutur Febrie.