Prabowo Sebut RI Dihantui Ancaman Indo-Pasifik

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan letak geografis Indonesia yang berada di kawasan Indo-Pasifik memunculkan berbagai ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2022, Kamis (20/1).

Ia menyebut, ancaman itu mulai dari militer, nonmiliter, hingga ancaman hibrida.

Lihat Juga : MAKI Minta Prabowo Kawal Proyek Radar Rp10 Triliun Kemenhan

"Indo-Pasifik merupakan kawasan yang mempertemukan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan Tiongkok. Perkembangan yang sangat dinamis dan kompleks memunculkan berbagai ancaman baik ancaman militer, non militer maupun hibrida yang diprediksi masih akan mengancam kepentingan nasional di masa mendatang," kata Prabowo.

Ia mencontohkan, ancaman militer itu mulai dari kekuatan militer asing, kekuatan bersenjata dari dalam negeri seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan laut hingga udara, separatisme, infiltrasi, hingga spionase.

Lihat Juga : Proyek Satelit Kemhan Rugikan Negara Rp800 M dan Bisa Lebih Besar Lagi

"Kebijakan penyelenggara pertahanan negara menjadi acuan bagi Kemhan dan TNI dalam menyelenggarakan pertahanan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara berpedoman pada sistem pertahanan rakyat semesta, dengan melibatkan seluruh warga negara, seluruh sumber daya nasional lainnya," katanya.

Pada kesempatan itu ia pun memberikan sejumlah atensi bagi jajarannya dan TNI. Di antaranya, Prabowo meminta peningkatan kesiapan dan profesionalisme pertahanan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme hingga aksi separatisme.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meminta penguatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara Asia dan negara lainnya.

Lihat Juga : PDIP Tolak Deklarasi Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024

Selain itu, ia meminta terwujudnya pembentukan satuan produksi pada satuan-satuan TNI yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan TNI melalui operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

"Kita harus siapkan wilayah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi dan sarana prasarana nasional lainnya," katanya.