Irit Bicara Polri Soal Arteria Punya Lima Pelat Dinas Polisi

CNN Indonesia

Jumat, 21 Jan 2022 20:23 WIB

Sejauh ini Mabes Polri masih tak memberikan penjelasan rinci mengenai polemik penggunaan lima pelat dinas polisi yang sama di mobil Arteria Dahlan. — Sebanyak lima mobil mewah dengan nomor polisi yang sama berjejer di parkiran Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). (Arsip Istimewa)

Jakarta, CNN Indonesia --

Mabes Polri masih irit bicara mengenai polemik penggunaan pelat dinas polisi di mobil anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan hingga Jumat (21/1) petang.

CNNIndonesia.com sudah berusaha menghubungi sejumlah pejabat kepolisian sejak Kamis (20/1) terkait penggunaan pelat nomor tersebut namun tak mendapat penjelasan rinci.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meminta agar wartawan menghubungi Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan terkait masalah tersebut. Hanya saja, Ramadhan tak merespons pesan singkat ataupun panggilan telepon yang dilayangkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Wis karo [Karopenmas] saja yang sampaikan tks," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (20/1).

Dia pun menegaskan yang dijelaskan bawahannya terkait identitas pelat nomor di mobil Arteria yang terparkir di DPR itu sudah cukup.

"Sudah yang disampaikan Karo kemarin saja dulu, ok," kata Dedi.

Dalam hal ini, Dedi merujuk pada keterangan yang disampaikan Ramadhan pada Rabu (19/1). Kala itu, perwira tinggi Polri itu hanya mengkonfirmasi bahwa salah satu mobil yang memasang pelat nomor 4196-07 merupakan milik Arteria. Namun, pada hari itu, Ramadhan tak merinci lebih lanjut mengenai alasan Arteria dapat memiliki pelat dinas kepolisian tersebut.

"Berdasarkan hasil pendataan di Bag Invent Biro Pal Slog Polri untuk No. Pol 4196-07 diperuntukkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar dengan atas nama pemilik H.Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H/ DPR RI," ucap Ramadhan.

Lihat Juga :

Polisi Soal Info Mobil Arteria Tunggak Pajak 16 Bulan: Dicek Dulu

Polemik pelat Arteria berawal dari temuan lima mobil miliknya yang terparkir di Gedung Nusantara II DPR RI dengan pelat nomor polri yang sama: 4196-07. Merek dari lima mobil mewah itu adalah Mitsubishi Grandis, Toyota Fortuner, Toyota Vellfire, Nissan X-Trail, dan Mitsubishi Pajero.

Setelah keributan itu, sehari kemudian, Kamis, mobil-mobil Arteria dipasang pelat nopol berbeda. Masing-masing nopol mobil itu adalah B 1418 TJS untuk merek Nisan Terra, B 1871 WZX untuk Nissan Livina, serta nopol kepolisian 4196-07 untuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar.

"Kalau pelat nomor, itu kan saya sudah katakan, itu kan tatakan. Tatakan itu nanti kita slot bisa pakai nomor aslinya, nomor mobil yang biasa itu, bisa pakai nomor DPR, itu tatakan," kata Arteria kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (20/1).

Mobil-mobil milik anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, kini sudah dipasangi nopol yang berbeda-beda usai menjadi sorotan publik karena menggunakan nopol milik kepolisian yang sama yaitu 4196-07, Kamis (20/1/2022). (Arsip Istimewa)

Terkait nopol tersebut, CNNIndonesia.com pun mencoba menghubungi pihak dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Namun, Korlantas mengatakan bahwa pendaftaran nomor kendaraan dinas tak berada di bawah satuan itu.

Menurutnya, Staf Logistik (Slog) Polri yang memiliki kewenangan lebih lanjut terkait pengadaan pelat dinas.

"Jadi pelat nomor dinas yang digunakan beliau itu tidak dalam kapasitas saya menjawabnya," kata Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes M. Taslim Chairuddin saat dihubungi, Kamis (19/1).

CNNIndonesia.com pun kemudian mencoba menghubungi Asisten Kapolri bidang Logistik (Aslog) Irjen Argo Yuwono namun tak mendapat respons sejauh ini.

Lihat Juga :

IPW soal Pelat Mobil Arteria: Polisi Tak Boleh Diam

Ketua Ombudsman RI Mokh Najih mengatakan ada potensi maladministrasi oleh Polri terkait pelat dinas khusus yang terdaftar atas nama Arteria itu. Menurutnya, pelat resmi dinas kepolisian itu seharusnya tak digunakan orang yang bertugas di luar Korps Bhayangkara.

"Ini ada potensi malaadministrasi di kepolisian. Kalau terbukti memberikan register atas nama yang bersangkutan," kata Ketua Ombudsman RI Mokh Najih saat dihubungi, Jumat (21/1).

Sementara, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Polri dapat menunjukkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum benar-benar ditegakkan dalam kasus ini. Sugeng juga meminta Polri untuk dapat menyelidiki dugaan keterlibatan anggota polisi dalam proses penerbitan pelat nomer tersebut.