Luhut: Tidak Ada Rencana Hentikan Sekolah Tatap Muka

CNN Indonesia

Senin, 24 Jan 2022 12:59 WIB

Pemerintah menyatakan tidak akan menghentikan penerapan sekolah tatap muka di tengah lonjakan kasus Corona. — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah memastikan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 100 persen di sekolah akan tetap berlanjut, meski penyebaran virus corona (Covid-19) varian Omicron melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah menilai belum ada kejadian luar biasa dalam penyebaran varian Omicron.

"Sampai hari ini pembelajaran tetap dilaksanakan. Kalau ada hal-hal yang luar biasa akan diambil keputusan tersendiri. Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan tatap muka, sekolah tatap muka," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers evaluasi PPKM, Senin (24/1).

Luhut menegaskan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan penyebaran varian Omicron harus selalu tepat dan terukur. Ia memastikan pemerintah selalu menggunakan data untuk menganalisa dan memprediksi kondisi pandemi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Pemerintah Pertahankan PPKM Level 2 di Jabodetabek

Ia menambahkan, data dari berbagai negara hari ini, semakin menunjukkan bahwa varian Omicron ini memberikan risiko perawatan dan juga tingkat kematian yang cukup rendah. Namun begitu, kecepatan penularan varian ini menyebabkan jumlah kasus harian meningkat tajam.

Hal tersebut, menurutnya, berpotensi untuk meningkatkan jumlah perawatan di rumah sakit dalam waktu dekat, sehingga mengancam sistem fasilitas perawatan rumah sakit.

Sebelumnya, lima organisasi profesi yang bergerak di bidang medis meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen bagi anak usia di bawah 11 tahun dievaluasi, seiring dengan meningkatnya penularan varian Omicron.

Mereka meminta agar anak-anak dan keluarganya bisa memilih mengikuti PTM atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan melihat kondisi dan profil risiko masing-masing keluarga.

Permintaan ini dilatarbelakangi tingkat kepatuhan anak usia di bawah 11 tahun terhadap protokol kesehatan masih di bawah 100 persen. Selain itu, belum semua anak-anak tersebut mendapatkan vaksinasi Covid-19.