DPRD: Normalisasi Sungai Tak Jalan, Anies Takut Dicap Tukang Gusur

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan tak berani melaksanakan program naturalisasi sungai lantaran takut disebut sebagai tukang gusur.

Menurut orang yang akrab disapa Pras itu, seharusnya Anies melaksanakan program naturalisasi karena sudah diatur dalam Perda yang disepakati Pemprov dan DPRD DKI Jakarta.

"Tapi faktanya Gubernur tidak melaksanakan perintah Perda tersebut dan tidak mau melaksanakan pembebasan lahan. Gubernur takut disebut tukang gusur," kata Pras dalam keterangan tertulis, Senin (24/1).

Pras mengatakan Anies tebang pilih dalam melaksanakan Perda. Kata Pras, ada ribuan pagu anggaran kegiatan dalam setiap APBD yang disahkan dan harus dilaksanakan.

Di satu sisi, naturalisasi sungai tak dijalankan dengan maksimal. Namun di sisi yang lain, persiapan Formula E dikebut. Bahkan, kata dia, Anies sudah membayar commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar sebelum Perda disahkan, yakni Perda APBD Perubahan tahun 2019.

"Masalah Jakarta itu dua, macet dan banjir. Jadi tolong ayo sama-sama kerja, fokus dulu ke masalah itu," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menyatakan anggaran untuk pelaksanaan Formula E ditetapkan dalam peraturan berupa Perda.

Menurutnya, tidak ada yang dipaksakan terkait rencana gelaran itu, karena perda adalah hasil kesepakatan antara pemerintah provinsi dan DPRD.

"Ketika dipertanyakan kenapa ini dipaksakan? Bukan dipaksakan, ini adalah peraturan daerah, sudah ditetapkan oleh Perda dan tugasnya gubernur melaksanakan semua ketentuan perundangan, termasuk Perda, dan Perda itu ada tentang Formula E," kata Anies dalam video yang tayang di kanal Youtube Total Politik.