Satgas IDI Ingatkan PTM 100 Persen: Siap-siap Tidak Aman

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengingatkan pemerintah risiko lonjakan kasus virus corona (Covid-19) di tengah aktivitas Pembelajaran Tatap Muka (PTM) hingga 100 persen.

Zubairi menyebut positivity rate alias rasio kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin meningkat terutama dampak penyebaran varian Omicron yang sudah mencatatkan ribuan kasus.

Lihat Juga : Aturan PPKM Level 2 yang Berlaku di Jabodetabek hingga 31 Januari

"Tidak ada sekolah yang aman jika positivity rate-nya di atas 10 persen. Agak aman ketika di bawah 5 persen, dan aman banget kalau 3 persen," kata Zubairi melalui cuitan di akun twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Selasa (25/1). CNNIndonesia.com telah diberi izin mengutip unggahan tersebut.

"Lalu bagaimana dengan 7,6 persen--situasi saat ini di Indonesia? Ya siap-siap tidak aman. Notabene banyak sekolah tutup sementara. Seperti 43 sekolah di Ibu Kota," ujarnya.

Zubairi sebelumnya mendorong agar pemerintah lebih serius dalam menangani kasus varian Omicron. Ia meminta pemerintah mengantisipasi awal ketimbang kewalahan pada akhir.

Ia menyebut Omicron memiliki karakteristik lebih cepat menular dari varian Covid-19 lainnya. Kementerian Kesehatan per 24 Januari mencatat sebaran kasus Omicron di Indonesia sudah mencapai 1.626 kasus.

Lihat Juga : Syarat dan Cara Mengakses Booster Vaksin Covid-19 di Bali

Belum lagi kemudian sebaran kasus varian Delta di Indonesia yang masih terus meningkat. Kemenkes per 23 Januari juga mencatat kasus varian Delta sudah mencapai 7.848 kasus dan menyebar di 34 provinsi Indonesia.

"Angka-angka ini semakin naik tiap hari. Tetap pakai masker, serta ingat, jangan berkerumun," katanya.

Sementara, pemerintah memastikan PTM terbatas 100 persen di sekolah akan tetap berlanjut, meski penyebaran varian Omicron melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah menilai belum ada kejadian luar biasa dalam penyebaran varian Omicron.

[Gambas:Twitter]

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan penyebaran varian Omicron harus selalu tepat dan terukur. Ia lantas mengklaim pemerintah selalu menggunakan data untuk menganalisa dan memprediksi kondisi pandemi.