198 Pesantren Dicap Terafiliasi Jaringan Teroris, BNPT Buka Suara

Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mulai mewaspadai lahirnya sel-sel terorime di kalangan santri pesantren.

Pernyataan Sahroni merespons laporan BNPT dalam rapat dengan Komisi III DPR pada Selasa (25/1).

Dalam paparannya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengungkap sebanyak 198 pesantren terafiliasi dengan sejumlah organiasi teror dalam negeri.

"BNPT juga perlu fokus dalam pencegahan paham radikal di pesantren, karena lembaga itukan diisi oleh anak muda," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (27/1).

Lihat Juga : SUARA ARUS BAWAH Pemetaan Masjid Diterima dengan Syarat Ketat, Berpotensi Picu Konflik

Sahroni mengaku khawatir dengan temuan BNPT tersebut. Ia mewanti-wanti agar anak muda yang semula berniat mempelajari ilmu agama justru terpapar paham radikal.

Menurut dia, BNPT harus bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan guna mencegah paham radikal meluas di kalangan anak muda, termasuk santri. Pencegahan tersebut harus dilakukan lewat berbagai medium, baik di media sosial maupun pesantren.

"Karenanya saya mendorong BNPT untuk bekerjasama dengan berbagai stakeholder terkait untuk mencegah pemahaman radikal pada anak muda apapun medianya. Baik lewat sosmed, maupun pesantren," ucap dia.

Lebih lanjut, Sahroni berpandangan, kemajuan teknologi informasi saat ini memang membuat konten-knonten radikalisme makin merajalela. Sehingga, BNPT harus terus meningkatkan kewaspadaan sambil dan melakukan program pencegahan.

Dia turut khawatir dengan angka dalam paparan BNPT yang menyebut sebanyak 600 akun media sosial yang diduga telah menyebarkan paham radikal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 409 akun berisi konten informasi serangan, 147 konten anti-NKRI, tujuh konten intoleran, dan dua konten atau akun lain terkait paham takfiri.

"Saya meminta kepada BNPT agar terus meningkatkan pencegahan, monitoring dan penindakan terhadap akun-akun yang mengancam stabilitas negara ini," ucapnya.

Lihat Juga : MUI Kritisi BNPT soal 198 Ponpes Terafiliasi Jaringan Teroris

BNPT Harus Bicara dengan Kemenag

Merespons pernyataan Kepala BNPT di Komisi III DPR RI, Anggota Majelis Masyayikh, Abdul Ghaffar Rozin meminta badan tersebut untuk bicara terlebih dulu dengan pihak Kementerian Agama dan asosiasi pondok pesantren terkait data-data pesantren terafiliasi terorisme.

"Sebelum menyampaikan kepada publik, ada baiknya BNPT berbicara dengan kemenag dan komunitas pesantren yang pasti akan senang berdiskusi soal deradikalisasi," kata pria yang akrab disapa Gus Rozin itu kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/1).

Diketahui, Majelis Masyayikh memiliki tugas menjamin mutu pendidikan pesantren di seluruh Indonesia.

Gus Rozin membeberkan beberapa tahun lalu BPNT juga pernah membuat pernyataan serupa. Namun, tidak disertai penjelasan yang jelas dan memadai kepada publik.

Oleh karena itu, Ia menilai sudah semestinya BNPT jelaskan dengan detail sehingga tidak menimbulkan rasa saling curiga di antara pesantren.

"Sampaikan saja pesantren yang terafiliasi kelompok teroris, jangan ragu-ragu," kata dia.

Tak hanya itu, Gus Rozin juga berharap BNPT memiliki rencana yang jelas dan kongkrit terhadap isu radikalisasi dan terorisme.

"Tidak hanya menyelenggarakan seremonial dan seminar saja," kata dia.

Data di Kemenag Tak Lebih dari Seratus Ponpes

Senada, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag), Waryono mengatakan kabar tersebut sudah lama diembuskan B NPT. Namun, Ia mengatakan jumlah yang data yang didapatkan pihak Kemenag tak sampai ratusan.

"Kita dapat jumlahnya enggak sebanyak itu. Tapi kami dalam waktu dekat akan gelar FGD dengan mereka dengan BNPT dan BIN. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi," kata Waryono.

Waryono berharap pernyataan itu jangan sampai mengedepankan kecurigaan di tengah masyarakat. Ia juga memastikan Kemenag akan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pesantren yang diduga memiliki afiliasi terhadap jaringan teroris tersebut.

"Data yang kami terima ini akan dimulai dari Jabar. Akan berdiskusi dengan tim Kemenag di bawah untuk memantau lebih jauh. Benar gak ada dugaan seperti itu. Karena harus ada standarnya juga kan," kata dia.

Dalam Rapat Kerja dengan DPR beberapa hari lalu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar menemukan pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris ISIS hingga JAD.

"Ada 68 pondok pesantren afiliasi jamaah islamiyah dan 119 pondok pesantren afiliasi Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS," kata Boy.

Lihat Juga : BNPT Endus 198 Pesantren Terafiliasi Kelompok Teroris