DPR Minta Pemerintah Pusat Libatkan Pemda Soal Keputusan PTM Sekolah

Wakil Ketua Komisi X DPR dari fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah melibatkan pemerintah daerah terkait keputusan menghentikan atau melanjutkan pembelajaran tatap muka (PTM) menyusul lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron.

Fikri mengungkapkan kekhawatirannya terkait lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron yang baru-baru ini menjadi klaster penyebaran di sekolah. Dia pun meminta pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan belajar tatap muka saat ini.

"Termasuk apakah suatu daerah mau diterapkan 100 persen, 50 persen atau bahkan dihentikan sama sekali, bila memang kondisinya tidak memungkinkan," kata dia dalam keterangannya, Jumat (28/1).

Fikri menyadari, model pembelajaran tatap muka saat ini memang dibutuhkan untuk meminimalisir potensi learning loss siswa. Menurut dia, belajar tatap muka bukan saja menjadi media transfer ilmu yang efektif, namun juga menjadi proses pembentukan karakter bagi siswa.

Apalagi, ada pula mata pelajaran praktik yang tidak bisa diwakili lewat media virtual. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat, model pembelajaran jarak jauh selama pandemi memiliki efektifitas yang rendah.

Sehingga, kata dia, hal itu akan berdampak langsung pada learning loss siswa.

"Wajar bila learning loss ini bila terakumulasi dalam kurun waktu lama bisa mengakibatkan generasi yang hilang (lost generation)," katanya.

Meski begitu, dia mengingatkan pemerintah agar mendengar masukan dari berbagai pihak terkait keputusan melanjutkan PTM bila lonjakan kasus, terutama di sekolah mulai tak terkendali.

"Maka pemerintah harus memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama dari sisi keilmuan dan kiprah di dunia Pendidikan, seperti masukan dari IDAI, KPAI dan lainnya," kata dia.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per Jumat (28/1) hari ini mencatat penambahan kasus harian Covid-19 sebanyak 9.905. Jumlah itu menjadi penambahan tertinggi sejak 2 September 2021, yang menyentuh 8.955 kasus.

Meski begitu, di sisi lain, pemerintah lewat Satgas maupun Kemendikbudristek belum memutuskan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka.

Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri memastikan akan tetap menerapkan kebijakan PTM 100 persen di daerah dengan asesmen level PPKM 1 dan 2. Dia mengakui ancaman penularan Covid-19 pada anak-anak di sekolah. Namun pihaknya tetap menilai PTM penting untuk mencegah peserta didik dari learning loss.