Empat kementerian yang membuat surat keputusan bersama (SKB) soal pembelajaran tatap muka (PTM) masih mendiskusikan izin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak menyetop PTM 100 persen selama sebulan.
"Masih didiskusikan dengan 4 Kementerian/Lembaga yang bikin SKB PTM. Opsi-opsinya sedang dipertimbangkan," kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Rabu (2/2).
Meski demikian, Jodi tak merinci kembali opsi-opsi apa saja yang akan diambil oleh empat kementerian tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal ZA mengaku tengah menjalin komunikasi mengenai aturan PTM 100 persen di tengah hantaman gelombang ketiga pandemi. Komunikasi dilakukan dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kemenko Bidang Maritim dan Investasi.
"Semoga malam ini ada putusan," harap Syafrizal.
Sebelumnya, Anies meminta izin kepada Luhut menghentikan proses PTM di Jakarta selama sebulan ke depan. Permintaan itu disampaikan dalam rapat yang digelar pada Rabu (2/2).
Anies mengatakan usulan itu dilakukan imbas lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir di Jakarta.
"Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut sebagai Ketua satgas Covid Jawa Bali menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM ditiadakan selama sebulan ke depan," kata dia kepada wartawan di Bekasi, Rabu (2/2).
Kasus konfirmasi positif virus corona di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam sepekan. Peningkatan itu ditengarai disebabkan oleh varian Omicron yang cepat menular dan menyebabkan kenaikan kasus.
Presiden Jokowi sudah meminta agar sejumlah pemerintah daerah mengevaluasi PTM. Beberapa wilayah seperti Tangerang Raya, Kabupaten Bogor, Kota Bogor hingga Bekasi sudah mengevaluasi PTM tersebut baru-baru ini.