Jakarta PPKM Level 3, Anies Siap Laksanakan Pembatasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siap melaksanakan pembatasan di sejumlah sektor berdasarkan instruksi pemerintah. Pembatasan bakal diterapkan setelah wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kini berstatus PPKM level 3. 

"Kalau PPKM begitu PPKM ditetapkan tadi sudah diumumkan. Tapi kita masih menunggu instruksi resmi Mendagri, dari instruksi resmi Mendagri itu akan ada pembatasan-pembatasan dan kita laksanakan itu," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/2).

Lihat Juga : Jakarta PPKM Level 3, Wagub Riza Patria Masih Evaluasi PTM

Anies berharap warga Jakarta dan sekitarnya bisa mengikuti ketentuan ini. Sejumlah pembatasan juga sudah diterapkan dalam PPKM Level 3.

Oleh karena itu, selama PPKM Level 3, ia berharap mobilitas warga di luar rumah harus berkurang. Dengan demikian, kasus Covid-19 akan mampu dikendalikan.

"Jumlah orang yang bekerja menjadi berkurang bukan dengan jumlah orang pekerja berkurang maka mobilitas penduduk juga berkurang dan itu diharapkan bisa menjadi pengendalian," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Anies mengaku sempat mengikuti rapat koordinasi terkait perkembangan situasi pandemi virus corona bersama Presiden Joko Widodo. Dalam rapat itu, Anies menyebut, Jokowi meminta agar pemerintah daerah menggencarkan program vaksinasi kepada masyarakat, utamanya lansa.

Setelah mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi, Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bakal menindaklanjuti hasil rapat dengan presiden.

"Selesai rapat dengan bapak presiden lalu kita melanjutkan rapat internal di DKI Jakarta, dari rapat ini ada beberapa kesimpulan yang perlu jadi perhatian bagi kita semua," katanya.

Lihat Juga : Jokowi Perintahkan Cegah Omicron Menyebar ke Luar Jawa

Pemerintah sebelumnya meningkatkan level Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jabodetabek, Bandung Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali. Dari semula level 2 kini menjadi level 3.

Peningkatan level PPKM itu tak lepas dari kenaikan kasus virus corona (Covid-19) varian Omicron sejak akhir Januari lalu. Pemerintah lantas menyesuaikan aturan guna mengurangi mobilitas masyarakat.