Anggota DPR Dapil Purworejo: Persoalan Wadas Harus Diselesaikan Dialog

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI, Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa persoalan yang terjadi Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng) harus diselesaikan lewat dialog dan cara-cara yang persuasif.

Ia mengajak semua pihak menyerahkan penyelesaian masalah yang telah memicu kondisi kisruh kepada masyarakat Desa Wadas, tokoh-tokoh, hingga jajaran pemerintah lewat mekanisme dialog.

"Yang penting, seluruh persoalan yang ada, harus bisa diselesaikan dengan metode dialog dan persuasif apapun itu," ucap Karding lewat akun Twitter miliknya, @Kadir_Karding, Kamis (10/2).

Ia memandang, masalah di Desa Wadas perlu disikapi secara hati-hati dan jernih agar bisa melihat permasalahan yang sesungguhnya terjadi secara utuh.

Lihat Juga : Cerita Warga Wadas Polisi Patroli Desa dan Bikin Tenda di Teras Rumah

Karding pun mengaku sudah membentuk tim kecil yang turun langsung ke Desa Wadas untuk mencari informasi dan melihat lebih dalam fakta yang terjadi di Desa Wadas.

Politikus PKB itu mengaku belum mau terlalu banyak memberikan pandangan terkait kisruh yang telah terjadi di Desa Wadas karena timnya masih bekerja hingga saat ini.

"Tim tadi masih bergerak mengumpulkan data di lapangan #Wadas," katanya.

"Sebelum data itu saya terima dengan utuh, saya tidak mau berkomentar hanya berdasarkan berita atau data-data yang berseliweran di sosial media," sambung Karding.

Ia pun mempersilakan para aktivis, politikus, hingga pegiat media sosial untuk memberikan berbagai pendapat dan sikap soal kisruh di Desa Wadas.

Namun, ia meminta pendapat tersebut harus menggunakan data yang harus konkret.

"Jangan cuma merujuk pada copy paste data di medsos yang beredar," tuturnya.

Lihat Juga : 70 Akademisi Desak Pemerintah Batalkan Tambang Andesit di Wadas

Sebagai informasi, pengerahan personel kepolisian dalam jumlah banyak ke Desa Wadas pada Selasa lalu (8/2) menuai kritik dari banyak pihak. Polisi serta pejabat terkait diminta segera menarik pasukan dari sana.

Polda Jawa Tengah mengklaim 250 personel dikerahkan guna mendampingi tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran lahan proyek pembangunan Bendungan Bener.

Sementara itu, warga menolak pembuatan tambang andesit yang menjadi penunjang pembangunan Bendungan Bener. Pasalnya, mereka menganggap tambang hanya akan menimbulkan kerusakan lingkungan di Desa Wadas.