KSP Bantah Cek KTP Warga Desa Wadas Penolak Tambang

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Joanes Joko membantah pihaknya telah melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang menolak tambang batu andesit di wilayah tersebut.

"Kan kami yang menemui langsung. Gak benar itu," kata Joko kepada CNNIndonesia.com, Minggu (13/2).

Lihat Juga : KSP Disebut Sempat Datangi Wadas Cek KTP Para Penolak Tambang

Joko turut menjelaskan bahwa pihak KSP mendapatkan beberapa aspirasi dari warga Wadas yang menolak tambang usai ditemuinya beberapa hari lalu. Salah satunya warga Wadas meminta jaminan keamanan dari KSP agar tidak terintimidasi.

"Mereka juga minta agar seluruh proses kegiatan penambangan sementara dihentikan dulu. Sampai ada pembicaraan," ucap Joko.

Tak hanya itu, Joko mengatakan bahwa warga yang menolak tambang itu karena ada komunikasi yang belum selesai di tingkat bawah. Menurutnya, catatan itu menjadi bahan evaluasi KSP ke depannya untuk menyelesaikan polemik tersebut.

"Maka kami akan bangun komunikasi intensif dengan pihak yang menolak dan pihak pendamping," kata Joko.

Lihat Juga : KSP Akan Bawa Suara Warga Desa Wadas Tolak Tambang ke Jokowi

Sebelumnya, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) sempat menyebut perwakilan KSP meminta warga yang menolak pertambangan untuk menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan juga KTP.

Setelahnya, salinan kedua dokumen tersebut difoto dan dikembalikan lagi kepada warga.

"Juru bicara KSP meminta kami menunjukkan salinan KTP dan SPPT sejumlah warga yang menolak proyek pertambangan," tutur perwakilan Gempadewa Isnin Sutrisno melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/2).