Rentetan Ulah Anggota DPR: Gila Hormat hingga Usir Peserta Rapat

Sejumlah drama mewarnai rapat antara anggota DPR dan para mitra kerja selama masa sidang 2022. Para wakil rakyat ini bahkan tak segan marah-marah mengusir mitra kerja mereka dari ruang rapat.

Sikap ini dianggap menambah rekam jejak negatif anggota dewan. Pada 2017 silam, anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan mendadak sewot kepada jajaran pimpinan KPK dalam rapat karena tak memanggil 'yang terhormat'.

Menurut Arteria kala itu, pihaknya telah banyak membantu KPK. Namun, dalam rapat tersebut ia tak pernah mendengar pimpinan KPK saat itu menyapa dengan kalimat 'anggota dewan yang terhormat'.

"Saya menunggu dari lima Saudara-saudari komisioner, tidak pernah terucap 'anggota Dewan yang terhormat'. Kami, Pak Jokowi sendiri kalau ketemu, walaupun Arteria masih b***sat, dia katakan 'yang terhormat'. Pak Kapolri mengatakan 'yang mulia'," kata dia September 2017 silam.

Lihat Juga : Survei SMRC: Kasus Arteria Dahlan Berdampak Negatif bagi PDIP di Jabar

Berikut sejumlah polah anggota DPR yang 'gila hormat' sehingga mengusir para mitra kerja dari rapat:

Komisi III Usir Komnas Perempuan

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengusir perwakilan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) saat agenda rapat kerja di DPR RI, Kamis 13 Januari lalu.

Desmond geram karena Komnas Perempuan dianggap terlambat dalam rapat, yang seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB. Bukan saja karena telat, politikus Partai Gerindra itu juga menganggap Komnas Perempuan tak beretika.

"Anda tidak menghormati forum, karena hadir telat, silakan di luar dulu. Langsung duduk enggak ada etikanya, harusnya izin dulu. Silakan keluar," kata Desmond.

Lihat Juga : Warga Bantah Polisi: Tak Pernah Ada Bentrok Pro dan Kontra di Wadas

Komisi VIII Usir Anak Buah Risma

Sepekan kemudian, insiden pengusiran juga terjadi dalam rapat Komisi VIII dengan Kementerian Sosial. Sekretaris Jenderal Kementerian (Kemensos) Harry Hikmat diusir lantaran dianggap menyindir anggota Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam grup WhatsApp.

Di ruangan yang sama, Ace Hasan menyatakan pesan yang dikirim oleh Harry itu sudah menyinggung seluruh anggota komisi.

"Ini bukan persoalan Pak Ace dengan pak Sekjen, tapi ini secara kelembagaan, atas pendapat semua fraksi, pak Sekjen Harry Hikmat agar memikirkan kesalahannya di luar ruangan," kata Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (19/1).

Lihat Juga : Polda Jateng Respons Viral Eks Kapolres Purworejo soal Zikir Perang

Komisi VII Usir Dirut Krakatau Steel

Komisi VII DPR mengusir Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim. Pengusiran dilakukan saat mereka menggelar rapat dengar pendapat dengan Krakatau Steel, Senin (14/2).

Pengusiran itu terjadi setelah Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi yang memimpin jalannya rapat berdebat dengan Silmy Karim soal proyek Blast Furnace.

"Pabrik Blast Furnace dihentikan tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri, ini jangan maling teriak maling," ujar Bambang.

Silmy merespons pernyataan Bambang yang menyebut 'maling teriak maling'. Bambang lantas menunjukkan kasus dugaan pemalsuan SNI oleh pengusaha Kimin Tanoto. Bambang menyebut kasus tersebut sempat ditangani Polda Metro Jaya.

Namun, Silmy mengaku tak bisa memberi penjelasan terkait masalah tersebut. Pertanyaan itu pun memantik reaksi dari Bambang. Ia menganggap Silmy tak menghargai DPR.

"Ada teknis persidangan, Anda tidak pernah bisa menghargai komisi, Anda keluar," kata poltikus Partai Gerindra tersebut.

"Kalau memang harus keluar ya kita keluar," kata Silmy.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Minta Anggota Dewan Dapat ICU

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay sempat melontarkan pernyataan tegas agar dewan harus mendapat perawatan ICU saat terpapar Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Saleh pada Juli 2021 lalu saat kasus Covid-19 melonjak pasca mudik Idul Fitri. Bersamaan dengan itu, ia mengaku pernyataannya disampaikan karena emosi karena salah satu sahabatnya sesama fraksi PAN, John Siffy Mirin meninggal karena Covid-19.

"Saya tidak mau lagi misalnya mendengar anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami anggota fraksi PAN, saudaraku John Siffy Mirin, tidak mendapat ICU," kata Saleh.

Lihat Juga : MUI Respons Khalid: Dulu Sunan Kalijaga Sebarkan Islam Pakai Wayang

Minta RS Khusus Pejabat

Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw meminta pemerintah menyiapkan rumah sakit khusus pejabat negara yang terpapar Covid-19. Pernyataan itu juga disampaikan Rosaline di tengah laju kasus Covid-19 melonjak pasca Idul Fitri Juli 2021 lalu.

Dia mengaku kerap membantu pejabat negara yang dinyatakan positif Covid-19. Namun mereka juga kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan.

"Saya satu bulan dua bulan terakhir ini banyak membantu pejabat negara untuk refer segala rumah sakit yang ada di Jakarta pemerintah lupa, bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," katanya.

Karena ulahnya, baik Rosaline maupun Saleh belakangan mendapat teguran dari Ketua Umum mereka, Zulkifli Hasan. Teguran itu disampaikan Zulhas dalam Rapat Koordinasi dengan para pengurus DPW dan DPD, serta anggota legislatif dan eksekutif asal PAN seluruh Indonesia yang berlangsung secara daring.

"Saya sudah memberikan teguran. Jangan diulangi lagi," kata Zulhas kepada wartawan, pertengahan Juli 2021.

Lihat Juga : PKB Bela Aturan JHT: Kalau Sebelum Pensiun, Namanya Jaminan Hari Muda

DPR Depresi

Polah para wakil rakyat di Senayan ini dianggap tak sepadan dengan kinerja mereka. DPR periode 2019-2024 hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk memuluskan berbagai kepentingan.

"Yang paling penting saya kira kemarahan-kemarahan itu tidak berbanding lurus dengan situasi DPR 2019-2024 yang cenderung manut pada pemerintah," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV, Kamis (27/1).

Oleh karena itu, Lucius menganggap kemarahan para anggota dewan dalam rapat kepada mitra mereka sebagai ekspresi depresi. Menurut Lucius, kekecewaan para anggota dewan yang tak bisa berbuat banyak pada program pemerintah justru diekspresikan dalam rapat.

Menurutnya, para anggota dewan ingin menunjukkan seolah-olah mereka memiliki kekuatan menekan pemerintah. Padahal, sejatiny mereka tak bisa berbuat banyak.

"Ekspresi ditunjukkan dengan mereka seolah-olah bisa marah dengan mitra kerja. Mereka seolah-olah punya power di hadapan pemerintah," katanya.

Sementara anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Maman Imanulhaq menilai pernyataan Lucius tak berdasar. Maman mengklaim sikap keras anggota dewan dalam rapat merupakan sikap yang profesional dan proporsional.

Ia membela para anggota dewan yang belum lama ini mengusir hingga memarahi para mitra kerja karena dianggap melakukan tindakan indisipliner, seperti datang terlambat hingga tak menunjukkan etika di rapat.

"Sehingga apa yang dilakukan temen-temen itu sebenarnya menjadi komitmen kita," katanya.