Rentetan Ulah Anggota DPR: Gila Hormat hingga Usir Peserta Rapat

Minta Anggota Dewan Dapat ICU

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay sempat melontarkan pernyataan tegas agar dewan harus mendapat perawatan ICU saat terpapar Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Saleh pada Juli 2021 lalu saat kasus Covid-19 melonjak pasca mudik Idul Fitri. Bersamaan dengan itu, ia mengaku pernyataannya disampaikan karena emosi karena salah satu sahabatnya sesama fraksi PAN, John Siffy Mirin meninggal karena Covid-19.

"Saya tidak mau lagi misalnya mendengar anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami anggota fraksi PAN, saudaraku John Siffy Mirin, tidak mendapat ICU," kata Saleh.

Lihat Juga : MUI Respons Khalid: Dulu Sunan Kalijaga Sebarkan Islam Pakai Wayang

Minta RS Khusus Pejabat

Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw meminta pemerintah menyiapkan rumah sakit khusus pejabat negara yang terpapar Covid-19. Pernyataan itu juga disampaikan Rosaline di tengah laju kasus Covid-19 melonjak pasca Idul Fitri Juli 2021 lalu.

Dia mengaku kerap membantu pejabat negara yang dinyatakan positif Covid-19. Namun mereka juga kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan.

"Saya satu bulan dua bulan terakhir ini banyak membantu pejabat negara untuk refer segala rumah sakit yang ada di Jakarta pemerintah lupa, bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," katanya.

Karena ulahnya, baik Rosaline maupun Saleh belakangan mendapat teguran dari Ketua Umum mereka, Zulkifli Hasan. Teguran itu disampaikan Zulhas dalam Rapat Koordinasi dengan para pengurus DPW dan DPD, serta anggota legislatif dan eksekutif asal PAN seluruh Indonesia yang berlangsung secara daring.

"Saya sudah memberikan teguran. Jangan diulangi lagi," kata Zulhas kepada wartawan, pertengahan Juli 2021.

Lihat Juga : PKB Bela Aturan JHT: Kalau Sebelum Pensiun, Namanya Jaminan Hari Muda

DPR Depresi

Polah para wakil rakyat di Senayan ini dianggap tak sepadan dengan kinerja mereka. DPR periode 2019-2024 hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk memuluskan berbagai kepentingan.

"Yang paling penting saya kira kemarahan-kemarahan itu tidak berbanding lurus dengan situasi DPR 2019-2024 yang cenderung manut pada pemerintah," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV, Kamis (27/1).

Oleh karena itu, Lucius menganggap kemarahan para anggota dewan dalam rapat kepada mitra mereka sebagai ekspresi depresi. Menurut Lucius, kekecewaan para anggota dewan yang tak bisa berbuat banyak pada program pemerintah justru diekspresikan dalam rapat.

Menurutnya, para anggota dewan ingin menunjukkan seolah-olah mereka memiliki kekuatan menekan pemerintah. Padahal, sejatiny mereka tak bisa berbuat banyak.

"Ekspresi ditunjukkan dengan mereka seolah-olah bisa marah dengan mitra kerja. Mereka seolah-olah punya power di hadapan pemerintah," katanya.

Sementara anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Maman Imanulhaq menilai pernyataan Lucius tak berdasar. Maman mengklaim sikap keras anggota dewan dalam rapat merupakan sikap yang profesional dan proporsional.

Ia membela para anggota dewan yang belum lama ini mengusir hingga memarahi para mitra kerja karena dianggap melakukan tindakan indisipliner, seperti datang terlambat hingga tak menunjukkan etika di rapat.

"Sehingga apa yang dilakukan temen-temen itu sebenarnya menjadi komitmen kita," katanya.