Polda Sumut Ancam Proses Penimbun Minyak Goreng, Minta Warga Tak Panik

Satuan Tugas Pangan Polda Sumatera Utara disebut terus bergerak untuk mencegah penimbunan minyak goreng di saat terjadi kelangkaan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol John Charles Edison Nababan menyebut timnya telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi maupun Kabupaten Kota.

"Jadi, kita kan ada Satgas Pangan, udah kita bentuk. Dengan adanya informasi kelangkaan minyak goreng ini kita terus bergerak untuk mencegah adanya penimbunan," kata John Charles Edison Nababan, Kamis (17/2).

John menuturkan sejauh ini Satgas Pangan belum menemukan penimbunan minyak goreng.

Meski demikian, pihaknya akan terus mendalami kelangkaan yang dikhawatirkan menjadi ketidakstabilan di masyarakat.

Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang tetap harus tersedia di pasaran dan harganya sesuai yang ditetapkan pemerintah.

"Tentunya kalau ditemukan adanya penimbunan kita akan proses. Kita juga sudah imbau kepada para Distributor jangan sampai terjadi penimbunan terhadap bahan pokok kebutuhan masyarakat," ujarnya.

John menekankan kepada produsen minyak goreng supaya mempedomani kebijakan pemerintah, khususnya Kemendag RI tentang DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation).

Terkait DMO, agar produsen minyak goreng lebih mengutamakan kebutuhan CPO dalam negeri sebesar 20 persen dan sisanya baru boleh diekspor.

Sedangkan kebijakan DPO pemerintah pun telah menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk minyak goreng, yakni sebesar Rp11.500 per liter untuk minyak curah, Rp13.500 per liter untuk migor kemasan sederhana, dan 14.000/liter untuk migor kemasan premium.

"Kami imbau kepada masyarakat tidak panik, beli sesuai dengan kebutuhan," pungkasnya.