KPK Titip Kontrakan Bupati Probolinggo yang Disita ke Penghuni

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengizinkan penghuni kontrakan milik Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari, untuk tinggal meski tanah dan bangunan telah disita.

"Tim penyidik sudah koordinasi dengan penghuni bangunan yang disita dimaksud. Untuk sementara ini, benar barang bukti tersebut dititipkan dengan berita acara penitipan kepada penghuni rumah untuk menempati dan merawatnya," ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (22/2).

Lihat Juga : KPK Sita Aset Senilai Rp7 Miliar Kasus TPPU Bupati Probolinggo

Penyitaan itu terkait dengan penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Puput dan suaminya yang merupakan mantan Bupati Probolinggo dua periode (2003-2008 dan 2008-2013) sekaligus anggota DPR fraksi NasDem, Hasan Aminuddin.

"Mereka [para penghuni kontrakan] dapat memahami bahwa saat ini tanah bangunan dimaksud telah dilakukan penyitaan sebagai bagian proses hukum terkait dugaan TPPU dengan tersangka PTS [Puput Tantriana Sari] dkk," kata Ali.

Sebelumnya, tim penyidik KPK menyita sejumlah aset senilai Rp7 miliar terkait kasus dugaan pencucian uang Puput dan Hasan.

Lihat Juga : Bupati Probolinggo dan Suami Didakwa Terima Suap Rp360 Juta

Aset dimaksud berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo dan tiga bidang tanah di Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.

Kemudian, satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan/Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Lalu, satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Kasus itu merupakan pengembangan dari kasus suap jual beli jabatan kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Lihat Juga : KPK Jerat 123 Tersangka Selama 2021