Diskusi dengan Warga Wadas Alot, KSP Diklaim Enggan Gelar Konpers

Sejumlah warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, mengaku Kantor Staf Kepresidenan (KSP) enggan mengeluarkan pernyataan resmi soal dugaan penyelundupan tambang Andesit di proyek Bendungan Bener. 

Hal itu dikatakan usai pertemuan kedua pihak pada Kamis (24/2). Berdasarkan laporan yang diterima CNNIndonesia.com, warga menyampaikan kepada KSP bahwa ada dugaan penyelundupan tambang pada proyek Bendungan Bener.

Mereka meminta KSP menindaklanjuti dugaan penyelundupan tersebut dan membuka suara terkait hal itu.

Namun, warga menyebut KSP tak menanggapi laporan itu dan justru mengalihkan persoalan dengan menyoroti masalah sosial di Desa Wadas serta menolak membuka suara dengan menggelar konferensi pers mengenai laporan tersebut.

"Tim meminta untuk review izin secara menyeluruh jika KSP mau menindaklanjuti secara serius. Tim meminta KSP untuk bikin statement atau konpers terkait kasus ini tetapi mereka menolak," tulis laporan hasil audiensi Warga Wadas, dikutip Jumat (25/2).

Warga mengaku forum itu berjalan alot. KSP yang diwakili oleh Deputi Bidang Komunikasi dan Politik dan beberapa deputi lainnya belum bisa menemukan titik permasalahan warga.

"Forum masih terkendala pada pencarian masalah yang sebenarnya," bunyi laporan tersebut.

Sementara itu, warga juga mengaku telah menemui Ombudsman untuk menyampaikan masalah serupa.

Dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI), warga mengadukan masalah maladministrasi dari penggunaan kekuatan aparat secara berlebihan dan penambangan andesit di Desa Wadas yang melanggar IUP dan AMDAL.

Dari hasil pertemuan itu, warga mengaku Ombudsman berjanji akan memeriksa dan menindaklanjuti laporan secara imparsial. Selain itu, Ombudsman juga meminta warga terus memberikan laporan agar bisa lekas diproses.

"Perwakilan Ombudsman berkomitmen memeriksa dan menindaklanjuti laporan secara imparsial," tulis keterangan tersebut.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko berjanji akan melaporkan aspirasi warga Desa Wadas kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan warga Wadas pada Sabtu (12/2).

Joanes mengatakan perlu mengetahui detail kejadian insiden yang dialami warga beberapa waktu lalu. Nantinya, laporan itu akan langsung disampaikan kepada Presiden.

"Sebelum disampaikan ke pihak terkait, Bapak Kepala Staf Kepresidenan harus tahu dan akan disampaikan kepada Pak Presiden," ujar Joanes.