Sultan: Serangan Umum Mestinya 28 Februari 1949, Diundur Karena Bocor

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkap rencana awal Serangan Umum 1 Maret 1949 sempat bocor.

Hal itu dikatakanya usai membacakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

"Mungkin saya sekadar memberikan informasi sekaligus yang mungkin bapak ibu belum tahu, tetapi ini hanya katanya orang tua gitu. Saya tidak bisa mengkonfirmasi, tidak punya bukti tapi untuk melengkapi dari peristiwa ini," kata Sultan di Tetenger Serangan Oemoem 1 Maret 1949, Keben Keraton Yogyakarta, Selasa (1/3).

Berdasarkan cerita dari sang almarhum ayah, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, peristiwa Serangan Umum semestinya terjadi pada tanggal 28 Februari 1949.

"Sebetulnya menurut cerita almarhum ke-9 (Sultan HB IX) kepada saya, mestinya peristiwa tidak terjadi pada tanggal 1 Maret tapi tanggal 28 Februari. Tapi karena bocor, diundur tanggal 1 Maret," bebernya.

Sri Sultan HB IX sendiri, sebagaimana sejarah mengenangnya, sosok inisiator Serangan Umum 1 Maret ini.

Sultan HB X pribadi mengaku memilih diam selama ini lantaran tak bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Ia pada akhirnya memutuskan untuk buka suara karena adanya momentum penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

"Sudah tahunya hanya itu saja, nek kon cerito selanjutnya ora ngerti (kalau diminta cerita kelanjutannya tidak tahu)," aku dia.

Sultan berharap penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini membuat makna kedaulatan bisa lebih dipahami sekaligus menjadi pengingat Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

"Makanya menjadi Hari Kedaulatan Negara itu untuk mengingatkan pada kita bahwa komitmen kita itu 17 Agustus '45. Dengan Bendera Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Kita jangan mudah diombang-ambingkan dengan kepentingan-kepentingan lain tapi mengingkari kesepakatan kita dari awal," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sekaligus mengabulkan usulan Sri Sultan. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

"KESATU Menetapkan tanggal 1 Maret Hari Penegakan Kedaulatan Negara. KEDUA Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur," demikian bunyi Keppres Nomor 2 Tahun 2022, dilansir situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (25/2).

Infografis Deretan Bangunan Peninggalan Belanda di Bandung. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)

Dalam poin menimbang Keppres 2/2022, peristiwa Serangan Umum I Maret 1949 merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Situs Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebut Serangan Umum 1 Maret merupakan perang besar-besaran rakyat merebut kembali Yogyakarta yang merupakan gagasan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Pada 1 Maret 1949, sekitar 06.00 WIB, seluruh rakyat menyerbu Yogyakarta yang diduduki Belanda. Hanya butuh waktu 6 jam bagi tentara dan rakyat Indonesia merebut kembali Yogyakarta.

Serangan Umum 1 Maret membuat dunia sadar Indonesia masih ada. Upaya di meja perundingan pun dilanjutkan lewat Konferensi Meja Bundar. Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

"Pengusulan ini murni lahir dari jernih pikir bahwa upaya menegakkan kedaulatan negara bukanlah upaya individual, tetapi sebuah upaya yang dilaksanakan secara kolektif seluruh komponen bangsa," kata Sultan, beberapa waktu lalu.