Riak Gelisah Jokowi Sentil Tajam TNI-Polri soal IKN

Kunto berpandangan, cara Jokowi menyidir TNI dan Polri di hadapan publik belum tentu akan menjawab keraguan di masyarakat terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Nusantara, Kalimantan Timur.

Padahal dalam banyak survei yang dilakukan termasuk lembaganya yakni KedaiKOPI, ia mengatakan, masih banyak warga yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana pemerintah tersebut.

Lihat Juga : TNI Tertibkan Anggota Usai Ditegur Jokowi soal Obrolan Grup WhatsApp

Karenanya, alih-alih menepis ketidaksetujuan masyarakat, termasuk yang ada di kalangan militer, cara tersebut justru dinilai akan semakin mengonfirmasi keraguan masyarakat terhadap kebijakan perpindahan IKN.

"Jadi ini semakin mengukuhkan bahwa proyek IKN memang patut dipertanyakan," ujar Kunto yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif KedaiKOPI.

Sementara itu, Dedi menilai, bentuk sindiran yang dilakukan Jokowi tersebut juga menandakan bahwasanya rencana pemindahan IKN memang belum sepenuhnya solid di masyarakat. Baik itu di ranah sipil, politik, dan kalangan militer.

Lebih jauh lagi, ia memandang apa yang dilakukan Jokowi tersebut sebagai bentuk kekhawatiran dan ketakutan dari pemerintah bahwasanya mega proyek ini dapat gagal karena mendapat banyak pertentangan di masyarakat.

Oleh sebab itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menilai, Jokowi saat ini sedang berusaha 'mengamankan' suara dari pihak militer yang memang sudah seharusnya satu komando dengan pemerintah.

"Nuansa ketakutan itu yang muncul dari teguran Jokowi ini, sesuatu yang kurang lazim militer mendapat teguran dari presiden. Jokowi perlu mendapatkan saran dari ahli komunikasi politik agar tetap berhasil menjaga wibawa sebagai kepala negara tanpa harus lakukan gertakan," tuturnya.

Lihat Juga : Jokowi Minta TNI/Polri Disiplin dan Tak Ikut dalam Urusan Demokrasi

Lebih lanjut, Dedi juga mengaku cukup menyayangkan pernyataan Jokowi yang meminta para pimpinan untuk turut mengawasi atau memantau percakapan yang masuk ke ranah privat semisal grup percakapan WhatsApp.

Pasalnya, ia mengatakan, kehendak untuk memonitoring dan mengawasi percakapan warga dimana pun itu berada, merupakan bentuk pemerintahan otoritarianisme. Di mana hal tersebut juga akan menjadi buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia.

"Semakin terlihat benih watak dictatorship pada Jokowi, ambisinya untuk masuk dalam ruang privat, yakni grup percakapan WhatsApp cukup menandakan itu," ujarnya.

"Ancaman terbesar negara ini, adalah lahirnya peluang kepemimpinan otoritarian, ditandai dengan ambisi kekuasaan yang bebas dari kritik, dan ambisi memperpanjang jabatan. Semoga Jokowi bukan tokoh semacam itu," sambungnya.