Mahfud Minta Tak Dramatisasi Kondisi Papua, Rampasan Senjata Sedikit

Pemerintah meminta semua pihak tidak mendramatisasi kondisi di Papua dengan alasan kasus kriminal di wilayah lain malah lebih banyak.

Dalam beberapa hari terakhir, terjadi sejumlah insiden penembakan di wilayah Papua yang memakan korban jiwa dari unsur masyarakat sipil. Sebanyak delapan pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT), tewas tertembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Beoga, Kabupaten Puncak pada Selasa (1/3).

Insiden itu menambah daftar kelam korban jiwa yang timbul akibat konflik bersenjata di wilayah Bumi Cenderawasih hingga saat ini.

"Papua itu harus dilihat sebagai keadaan normal, karena dianggap tidak normal juga tidak produktif kan," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, di Mabes Badan Keamanan Laut, Jakarta, Senin (7/3).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai bahwa optimalisasi institusi-institusi penegakan hukum dan penjaga keamanan serta keamanan di wilayah tersebut tetap dilakukan.

Selain itu, kata dia, Presiden juga telah meminta agar operasi keamanan teritorial Papua harus dikuatkan. Sehingga, upaya-upaya tersebut harus dapat membuat Papua dilihat secara normal.

Menurutnya, pandangan yang biasa terhadap wilayah yang telah berkonflik sejak puluhan tahun lalu itu dapat dilakukan. Ia mencontohkan hasil rampasan senjata di Papua lebih sedikit jika dibandingkan dengan wilayah (Provinsi) lain.

"Itu cuma dapat berapa, 111 dalam setahun misalnya. Sementara di tempat lain yang normal di Maluku, Jakarta itu udah ribuan, kan sebenarnya di sana itu normal," jelas dia.

Mahfud beranggapan bahwa selama ini peristiwa yang terjadi di Papua banyak didramatisasi ke publik. Padahal, kata dia, saat ini penanganan Papua hanya tinggal bagaimana mengefektifkan institusi-institusi tertentu.

Iia tak merinci lebih lanjut mengenai institusi yang dimaksud. Ia hanya mengatakan bahwa pemerintah saat ini sudah menangani kasus penembakan terakhir di Papua yang mengakibatkan delapan karyawan PTT meninggal.

"Tinggal bagaimana mengefektifkan institusi-institusi ini agar tidak didramatisir, kan yang banyak dramatisasi di berita," tukas dia.

Saat ini pendekatan aparat penegak hukum terhadap Papua telah bergeser. Baik TNI maupun Polri, kini diklaim bakal mengedepankan upaya preemtif hingga humanis dalam menghadapi keamanan di Papua.

Perubahan itu salah satunya dilakukan lewat nama operasi pengamanan di Papua yang semula Satgas Nemangkawi kini menjadi Operasi Damai Cartenz 2022. Operasi tersebut telah resmi dimulai terhitung sejak 17 Februari hingga 31 Desember 2022.

Infografis Warga sipil korban KKB di Papua. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Meski demikian, upaya penegakan hukum tetap dilakukan. Aksi penyerangan dan kontak senjata tetap tak terhindarkan meski pola pengamanan di Bumi Cenderawasih telah berubah.

Seruan perang kerap dilontarkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) --disebut aparat KKB-- dalam beberapa waktu terakhir. Mereka meminta agar masyarakat sipil meninggalkan wilayah yang dianggap pihaknya sebagai lokasi perang.

Zona perang tersebut pun kembali diserukan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom pasca penembakan delapan karyawan PTT di Distrik Beoga.

"TPNPB sudah umumkan bahwa warga sipil Segera tinggalkan wilayah perang, jadi yang ditembak itu semuanya bagian Dari Anggota TNI Polri," kata Sebby.

Meski demikian, seruan tersebut bukan pertama kalinya. Mereka pernah menyatakan Kabupaten Ilaga dan Puncak sebagai tempat perang dengan aparat pada tahun lalu.

Polri sempat menyatakan bahwa seluruh wilayah Papua merupakan bagian dari Indonesia. Sehingga, tak ada lokasi perang sebagaimana dideklarasikan oleh OPM.

Kadiv Humas Polri yang kala itu menjabat, Irjen Argo Yuwono mengatakan bahwa tak semua wilayah di Papua yang mendapat gangguan dari KKB. Menurutnya, mereka hanya tersebar di beberapa wilayah.

"Hanya di beberapa Kabupaten, antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, dan Mimika," kata Argo kepada wartawan, Selasa (22/6) tahun lalu.