Pakar: Pemilu 2024 Mundur, Masyarakat hingga Aktivis Reformasi Chaos

Peneliti PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, mengatakan bahwa penundaan Pemilu 2024 atau perubahan periodisasi masa jabatan presiden menjadi tiga periode berpotensi menimbulkan chaos alias kekacauan di tengah masyarakat bila dibahas secara resmi di DPR RI.

Menurutnya, situasi yang terjadi di tengah masyarakat dalam merespons penundaan Pemilu 2024 tidak akan seperti yang dikatakan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

"Yang katanya tadi menteri Bahlil bilang ini akan menjaga stabilitas ekonomi, justru malah ada chaos di masyarakat," kata Virdika dalam diskusi PARA Syndicate yang berlangsung daring, Rabu (9/3).

Dia menjelaskan, penolakan penundaan Pemilu 2024 atau perubahan periodisasi masa jabatan presiden akan datang dari dua kelompok.

Kelompok pertama, menurutnya, para aktivis angkatan 1998 yang mendorong reformasi terjadi dulu. Sedangkan kelompok kedua ialah generasi pasca-era reformasi yang menjadi mahasiswa hingga aktivis.

Virdika bilang gerakan dari dua kelompok tersebut dalam merespons pembahasan penundaan Pemilu 2024 atau perubahan periodisasi masa jabatan presiden justru akan menimbulkan gejolak politik dan ekonomi.

"Ini akan berelaborasi mereka mendapatkan titik temu dua generasi bertemu dan ini akan menjadi yang sangat skala besar kemudian menimbulkan gejolak politik dan ekonomi juga justru akan runtuh," ucapnya.

Dia melanjutkan, wacana penundaan Pemilu 2024 atau perubahan periodisasi masa jabatan presiden telah menimbulkan gesekan luar biasa di tengah masyarakat dan ketidakstabilan politik serta ekonomi.

Atas dasar itu, menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menyampaikan penolakan yang tegas, tidak ambigu seperti saat ini. Virdika memandang, sikap yang ditampilkan saat ini malah memperlihatkan Jokowi merupakan sosok yang kontradiksi.

"Harusnya Jokowi tegas kalau menolak ya menolak, jangan seperti mau mau enggak mau," katanya.

"Ini semakin menegaskan bahwa Jokowi men of contradiction, hari ini bilang tempe besok kedelai," imbuh Virdika.

Usul penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh tiga ketua umum parpol yaitu Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Namun, pemerintah lewat Menko Polhukam, Mahfud MD dan Kantor Staf Presiden (KSP) telah menyatakan bahwa hingga kini pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan Pemilu. Mahfud berkata bahwa presiden juga telah menyetujui Pemilu digelar 14 Februari 2024.